Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) menggelar sebuah talkshow bertajuk ‘Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dalam Konteks Strategi Nasional dan Global Indonesia: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja’ dalam peringatan HUT ke-1.

Ketua Umum ACEXI, Lastyo Kuntoaji Lukito mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menegaskan dukungan pihaknya terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola nilai ekonomi karbon (NEK) yang berkualitas serta merumuskan langkah strategis ke depan dalam pengendalian perubahan iklim.

"Kami bangga bahwa meskipun masih berusia muda, kami berkembang pesat dan secara aktif berpartisipasi dalam dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari badan legislatif, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan negara sahabat, dalam rangka akselerasi tata kelola NEK yang berkualitas," kata Lastyo, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Sementara  itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk memberikan solusi terkait hambatan dalam akselerasi tata kelola NEK agar potensi ekonomi karbon Indonesia yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya Indonesia memiliki potensi penampungan karbon yang mencapai 600 gigaton, dan berada dalam posisi strategis di antara negara-negara penghasil karbon seperti Singapura, China, Korea, dan Jepang.

“Perdagangan karbon akan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Pengembangannya membutuhkan dukungan kuat dari sisi kebijakan dan regulasi. Potensi besar ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Perdagangan karbon di Indonesia sudah bisa diakselerasi dengan adanya bursa karbon di IDX,” kata Eddy dalam acara tersebut.

“Dari sisi regulasi, masalah utamanya adalah komunikasi. Banyak pihak yang datang kepada saya mengeluhkan hambatan-hambatan yang ada, termasuk regulasi. Dengan posisi saya sebagai Wakil Ketua MPR dan anggota DPR Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, saya akan berusaha untuk mencapai solusi atas masalah-masalah ini,” sambungnya.

Sementara, Ketua Dewan Pembina ACEXI, Rokhmin Dahuri  menyampaikan bahwa potensi NEK Indonesia yang luar biasa jangan sampai dimanfaatkan hanya oleh pihak asing.

"Di sinilah ACEXI dapat memainkan peran penting dalam menyediakan ahli-ahli emisi karbon. Jangan sampai kegiatan-kegiatan terkait NEK seperti perdagangan karbon, penyimpanan karbon, atau kalkulasi karbon didominasi oleh pihak-pihak luar negeri," kata Rokhmin Dahuri.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pengawas ACEXI, Poempida Hidayatulloh me mengatakan meski pemerintah sudah membuat kemajuan dalam hal regulasi dan kebijakan karbon, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal koordinasi antar sektor.

“Dalam dunia transisi hijau, kita harus bergerak dengan pemikiran holistik. Jika setiap pihak berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Kami dari ACEXI mengapresiasi langkah pemerintah, namun yang perlu dilakukan sekarang adalah menciptakan sistem yang lebih sentralistik dan dikelola oleh satu lembaga khusus,” ujar Poempida.

Poempida menambahkan bahwa lembaga ini bisa berada di bawah presiden untuk mengelola kepentingan lintas sektor, karena isu karbon bukan hanya berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga dengan kehutanan, industri, dan sektor lainnya.

"Jika ini tidak diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi dari kementerian, bisa timbul masalah ego sektoral atau saling menyalahkan. Seperti yang pernah diusulkan oleh tim Pak Prabowo untuk membentuk badan karbon di bawah presiden, kami mendukung inisiatif tersebut," pungkasnya. (raa)