FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Denny Siregar menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait dengan pagar laut di Tangerang, Banten.

Denny menyoal sikap lembaga anti rasuah itu. Menurutnya, selama beberapa waktu pagar laut ramai dibicarakan, KPK tak bersuara.

“Masalah pagar laut ini kok gada suara dari @KPK_RI ya?” kata Denny dikutip dari unggahannya. Di. X, Jumat (24/1/2025).

Denny pun berspekulasi. Apakah KPK masih sibuk mengurusi buronannya, yang tersangkut kasus suap.

“Apa masih sangat sibuk ngurusin Harun Masiku?” imbuhnya.

Terkait pagar laut, kabar terbaru, pihak Agung Sedayu Group mengakui punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Itu disampaikan kuasa hukumnya, Muannas Alaidid.

”Dari 30 kilometer pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja. Di tempat lain dipastikan tidak ada,” kata dia menegaskan.

Muannas menyampaikan hal itu untuk meluruskan opini yang dia nilai bisa menjadi liar. Dia menyampaikan bahwa pagar laut puluhan kilometer itu melewati enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang. Anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI yakni PT IAM dan PT CIS hanya punya SHGB di satu kecamatan, persisnya di Desa Kohod.

”Jadi, bukan sepanjang 30 kilometer itu ada lahan SHGB milik kami,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muannas menyampaikan bahwa ada pengakuan dari mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berkaitan dengan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Menurut dia, pagar laut itu sudah ada sejak 2014. Karena itu, dia menyebut pagar laut tersebut ada sebelum PIK Dua hadir. Bahkan sebelum Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden ke-7 Indonesia.

”Beliau (Zaki) melakukan kunjungan di tahun 2014 dengan menyewa tiga boat bersama sejumlah awak media, memantau langsung kondisi pesisir pantura Kabupaten Tangerang. Sudah ada pagar-pagar laut itu sebelum PIK Dua ada, bahkan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden,” terang dia.

Muannas menyebut, bidang-bidang yang sudah memiliki SHGB itu dulunya adalah daratan. Namun, daratan tersebut lama kelamaan terdampak abrasi sehingga menjadi lautan.

Menurut dia, dulunya di sana ada sawah dan tambak. Bahkan, sawah dan tambak itu memiliki girik. Para pemilik sawah dan tambak itu lantas menyelamatkan harta benda mereka dengan memasang pagar-pagar bambu.

”Dan itu yang kami beli, daripada musnah dari SHM menjadi SHGB karena ada alas hak dan lahannya masih bisa teridentifikasi. BPN menjamin bisa diterbitkan sertifikat HGB, makanya kami beli,” terang dia. 
(Arya/Fajar)