FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kritikus sosial, Faizal Assegaf menyemprot pihak-pihak di balik penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk lahan laut yang dipagari sepanjang 30 kilometer.

Dikatakan Faizal, kasus ini mencerminkan tumpukan kejahatan yang telah lama mengakar di negeri ini, memicu kemarahan rakyat yang kini semakin meluas.

"Serbuan suara protes makin mendidih dan masif," ujar Faizal dalam keterangannya di X @faizalassegaf (22/1/2025).

Ia menilai kasus ini sebagai simbol pecahnya "bisul" kerakusan yang selama bertahun-tahun merusak keadilan.

Bahkan, ia menyebut peristiwa ini sebagai tantangan besar di seratus hari kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

"Bisul yang bertahun-tahun menyimpan bau busuk dari aneka kerakusan, kini pecah di seratus hari kekuasaan Prabowo Subianto," cetusnya.

Faizal juga mengapresiasi kebangkitan kesadaran rakyat yang ia sebut sebagai kaum tertindas. Ia menyerukan solidaritas dalam semangat perlawanan.

"Terima kasih atas kebangkitan kesadaran kaum tertindas. Teruslah berjuang, tetap solid dan saling berangkulan dalam semangat perlawanan!," imbuhnya.

Selain itu, Faizal meneruskan kritik Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, yang menyebut adanya keterlibatan jenderal dalam bisnis ini.

"Yang memberi HGB di atas laut jendral TNI AU, Dirut Agung Podomoro jendral TNI AL," terangnya.

"Begini ternyata para jendral berbisnis dan mengabdi kepada konglomerat papan atas," Faizal menuturkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencabut pagar laut yang dinilai melanggar aturan.

Keputusan ini, menurutnya, merupakan langkah nyata dari Presiden yang telah mulai dijalankan beberapa waktu lalu.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah yang memang keputusan Presiden, sudah dijalankan beberapa waktu lalu," ujar Titiek dalam videonya yang beredar, Rabu (22/1/2025).

Ia menambahkan, pencabutan pagar laut tersebut akan segera dituntaskan dengan dukungan TNI Angkatan Laut (AL).

"Secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari AL," sebutnya.

Selain itu, Titiek juga menyoroti persoalan sertifikat kepemilikan laut yang sebelumnya diterbitkan.

Mantan istri Presiden Prabowo ini menegaskan, sesuai penjelasan dari Menteri terkait, sertifikat-sertifikat tersebut akan dibatalkan.

"Mengenai sertifikat yang ada, sudah kita dengar dari Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perseorangan atau koorporasi," Titiek menuturkan.

Titiek bilang, mereka yang berani melanggar hukum harus diberikan tindakan tegas agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

"Jadi yang melanggar hukum mengkavlig-kavling tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta ini segera diselesaikan dan diperhatikan," kuncinya. (Muhsin/fajar)