Rapat Dengar Pendapat komisi D DPRD Makassar dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Kamis 23/1/2025. (Dok Rakyatku)

"Mungkin di input secara ofline bukan secar online. Tapi kita fokus ke solusi, kalau penyebabnya biarlah itu masa lalu supaya tidak terulang lagi. Kita upayakan selesai akhir Januari sebelum Februari diusahakan selesai,"

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (23/1/2025).

RDP bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar itu terkait 1.377 siswa yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Ke 1.377 siswa tersebut tersebar di 16 SMP. RDP dipimpin Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham.

Plt Kadis Pendidikan Nielma Palamba mengungkapkan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi untuk bernegosiasi memberi pemahaman kepada pusat data dan informasi (Pusdatim) Kementerian Pendidikan di Jakarta terkait dengan 1.377 siswa SMP yang tidak terdaftar di DAPODIK tahun 2024.

Baca Juga : Danny Pomanto Jadi Pembicara pada Seminar Kementrian Lingkungan Hidup Jepang

"Dan Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan karena kita juga ingin menyelamatkan anak-anak kita, Pusdatim memberi solusi segera melakukan langkah-langkah teknis, by name, by adrres, by NIK dan asal sekolah siswa tersebut. Itu bertahap akan kami kerjakan mengumpulkan data data itu di masing masing sekolah," papar Nielma.

"Intinya pusat telah memberi solusi, solusi itu tentunya dibarengi dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari 16 sekolah itu. Sampai akhir Januari ini, jadi kita masih ada waktu 2 Minggu menyelesaikan permasalahan ini," lanjut Nielma.

Nielma mengaku, penyebab 1.377 siswa SMP tidak terdaftar di DAPODIK dikarenakan melebihi kapasitas pada saat penerimaan siswa baru tahun 2024.

Baca Juga : Warga Mengadu ke DPRD Makassar, Minta Lurah Bitowa Dicopot

"Mungkin di input secara ofline bukan secar online. Tapi kita fokus ke solusi, kalau penyebabnya biarlah itu masa lalu supaya tidak terulang lagi. Kita upayakan selesai akhir Januari sebelum Februari diusahakan selesai," bebernya.

Menanggapi upaya yang telah dilakukan dinas pendidikan, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Azhari Ilham memberikan apresiasi.

"Apresiasi kami sampaikan kepada teman-teman di dinas pendidikan yang sudah bekerja keras dan singkat untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan yang ada di kota Makassar. Insyaallah janji dari dinas pendidikan tiga hari ke depan sudah mulai dimunculkan adik-adik kita datanya di DAPODIK sehingga ini akan selesai 100 persen," sebutnya.

Baca Juga : Kapolrestabes Berkunjung ke DPRD Makassar

Ia juga menyebut persoalan ini disebabkan oleh jumlah sekolah SD dan SMP yang cukup jomplang di Kota Makassar. Diman sekolah SD sekitar 315 sementara SMP hanya 55 sekolah.

"Jadi memang dari tahun ke tahun akan mengalami seperti ini sehingga yang kelebihan 1377 siswa itu salah satu dari solusi Pemkot. Sebenarnya untuk menampung anak-anak kita untuk bersekolah di negeri karena kita ketahui tidak semua orang tua murid mampu sekolahkan anaknya di sekolah swasta," beber politisi Partai Nasdem itu.

Hal senada disampaikan anggota komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah. Ia menyebut penambahan SMP di Makassar menjadi hal yang penting agar bisa mengakomodir semua siswa.

Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Sidak Bangunan Berlantai Delapan

"Tugas berat Pemkot Makassar adalah menambah jumlah SMP negeri di Makassar," kata Muchlis Misbah.

Selain itu, penyetaraan sekolah pun dianggap sebagai persoalan yang urgen. Dengan demikian para orang tua siswa tidak akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu.

"Menyetarakan seluruh sekolah di Makassar supaya orang tua murid tidak pilih-pilih sekolah. Kalau semua sekolah setara di Makassar pasti orang tua murid akan cari sekolah terdekat rumahnya," tambah politisi Partai Hanura tersebut.

Baca Juga : Legislator PKB Zulhajar Minta Pemkot Makassar Cari Solusi Polemik SD Pajjaiang