KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemerintah pusat diminta turun menangani Dam Colo Nguter. Tampungan air tersebut mengalami sedimentasi parah dan kerusakan dibeberapa titik. Penanganan cepat perlu dilakukan demi merealisasikan target swasembada pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno, Minggu (19/1/2025) mengatakan, Dam Colo Nguter sangat diandalkan petani dimulai dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen hingga beberapa daerah di Jawa Timur. Sebab tempat tampungan air tersebut menjadi sumber andalan bagi petani mendapatkan air pertanian.

Kondisi Dam Colo Nguter sendiri mengalami masalah berupa sedimentasi parah karena terdampak endapan pasir dan lumpur. Selain itu berdasarkan keluhan petani ada beberapa kerusakan pada saluran irigasi sepanjang aliran Dam Colo Nguter khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Baca Juga: Terbesar di Indonesia, Pengguna Super Apps BRImo Tembus 38,61 juta

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sudah menyampaikan keluhan petani tersebut kepada Kementerian Pertanian. Penanganan akan dilakukan dengan melibatkan kementerian terkait.

"Kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sudah menyampaikan ke Kementerian Pertanian. Dalam hal ini menindaklanjuti keluhan petani khususnya disektor pertanian atau pengguna air di Dam Colo Nguter. Tapi karena fisik bangunan Dam Colo Nguter itu dibawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum maka akan dikoordinasikan ke sana," ujarnya.

Bagas mengatakan, Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian terkait usulan penanganan Dam Colo Nguter ke Kementrian Pekerjaan Umum. Sebab petani sangat membutuhkan jaminan air demi merealisasikan target swasembada pangan nasional.

"Pemerintah pusat sendiri menarget swasembada pangan dan Kabupaten Sukoharjo sangat diandalkan pada beras. Jadi penanganan Dam Colo harus segera dilakukan," lanjutnya.

Baca Juga: Bahas Diskon Tiket Mudik Lebaran 2025, AHY Undang Menhub dan Menteri BUMN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan, terkait Dam Colo Nguter memang ada dua kementerian yang menangani. Untuk fisik bangunan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan sektor perairan pertanian dibantu Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk memajukan pertanian di daerah yang dialiri saluran irigasi teknis bersumber dari Dam Colo Nguter.

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan. Keberadaan Dam Colo Nguter ini secara fisik bangunan ada di wilayah Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penggunaan air digunakan untuk banyak daerah hingga Jawa Timur. Kewenangan Dam Colo ditangani langsung pusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan di wilayah ada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang menangani," ujarnya.

Bowo menjelaskan, keluhan petani sudah sering diterima DPUPR Sukoharjo. Namun penanganan tidak bisa dilakukan DPUPR Sukoharjo mengingat menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami sudah sampaikan ke BBWSBS dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam hal ini target utama tidak hanya dikeruk sedimentasi atau diperbaiki kerusakannya saja. Tapi air di Dam Colo Nguter sangat dibutuhkan untuk sektor pertanian apalagi pemerintah pusat punya target swasembada pangan," lanjutnya.

Baca Juga: Mainkan Harga Eceran Pupuk Subsidi Bakal Terancam Denda Rp 1 Miliar