Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti mengatakan, penundaan pelantikan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, adalah bagian dari proses demokrasi.

“Keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah melalui mekanisme panjang,” kata Aanya kepada wartawan di kantor Bawaslu Jawa Barat, Senin 6 Januari 2025.

Aanya mengapresiasi Bawaslu Jabar yang tetap konsisten menjalankan tugasnya sesuai UU Pilkada.

Aanya menyinggung hasil rekapitulasi suara Pilkada di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Di mana sebanyak 11 hasil Pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Silahkan berdemokrasi sesuai UU yang berlaku," kata Aanya.

Dalam pertemuan dengan Bawaslu Jabar turut dibahas relokasi TPS karena bencana di Kabupaten Bogor, Pangandaran, dan Bandung.

Berikutnya surat suara tertukar di 41 TPS dan logistik yang tidak lengkap di 1.773 TPS.

Selanjutnya pemungutan suara ulang di enam TPS karena berbagai kendala teknis serta intimidasi kepada penyelenggara di dua TPS.

Aanya berharap koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat terus terjalin.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga demokrasi berjalan jujur dan adil,” kata Aanya.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Jabar Zacky dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Nuryamah, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Jabar.