FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu angkat bicara mengenai tuduhan korupsi yang diarahkan kepada Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi.

Hal ini mencuat setelah namanya masuk nominasi tokoh terkorup dunia versi Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Didu menyebut tuduhan tersebut perlu dibuktikan secara hukum, sesuai permintaan mantan Presiden Jokowi dan pendukungnya.

"Sesuai keinginan mantan Presiden Jokowi, meminta agar memberikan bukti, bahwa ini adalah fitnah, buktikan saja secara hukum," sentil Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (5/1/2025).

Ia juga menanggapi klaim dari para loyalis Jokowi yang menyebut OCCRP sebagai pihak yang ditunggangi kepentingan tertentu.

"Kemudian para pendukung Jokowi juga mengatakan OCCRP ini adalah ada pihak yang menunggangi," ujarnya.

Namun, Didu tidak berhenti di sana. Ia berjanji untuk mengungkap satu per satu dugaan korupsi yang terjadi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi.

"Ada tiga hal dan saya janji akan membuka satu demi satu korupsi yang terjadi selama rezim Jokowi sepuluh tahun terakhir," cetusnya.

Blak-blakan, Didu mengungkap bahwa terdapat sejumlah sektor tempat terjadinya korupsi selama rezim Jokowi dan sulit untuk dibantah. Salah satunya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Nah, saya mau bahas dulu PSN, ini sangat terjadi karena menterpedo semua aturan-aturan yang ada," Didu menuturkan.

Dijelaskan Didu, PSN melanggar peraturan perundang-undangan, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

Ia juga menyebut bahwa arahan langsung mantan Presiden Jokowi menjadi dasar penetapan PSN tersebut, yang kerap menabrak aturan demi keuntungan tertentu.

"Dan yang terpenting bahwa penetapan PSN tersebut adalah arahan langsung mantan Presiden Jokowi," tandasnya.

Didu kemudian mendorong proses hukum dilakukan dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit besarnya kerugian negara yang dihasilkan dari pelanggaran dalam PSN.

"Untuk proses hukumnya, tinggal meminta BPK melakukan audit besarnya kerugian negara," kuncinya.

Sebelumnya, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
⁣
Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

"Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti," ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

"Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual," sebutnya.

Dedy menilai serangan tersebut tidak lebih dari tuduhan palsu yang sulit dibuktikan.

"Ini namanya tuduhan palsu, karena uang itu ada dimana-mana, bukan hanya ada dalam angan-angan," cetusnya.

Dedy juga menyoroti bahwa banyak istilah negatif yang terlanjur menempel pada Jokowi di mata publik.

"Silakan saja buktikan bahwa tuduhan dari lembaga Internasional itu benar, jika tidak pun artinya label, cap, dan beragam istilah yang dialamatkan ke Jokowi sudah terlanjur menempel dalam kesadaran banyak orang," tandasnya.

Namun, Dedy mengajak publik untuk mencermati reaksi Jokowi terhadap tudingan tersebut.

"Tapi, yang penting kita baca adalah reaksi orang yang kena tuding, apakah dia panik atau malah terpantau bodo amat dengan semua tuduhan itu," kuncinya.

(Muhsin/fajar)