Esposin, GAZA — Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Kamis (2/1/2025), mendesak Israel untuk mempercepat proses evakuasi medis dari Gaza.

Dalam unggahannya di platform X, Tedros menyatakan bahwa laju evakuasi masih sangat lambat.

Ia mengingatkan bahwa sejak Oktober 2023, hanya 5.383 pasien yang telah dievakuasi dengan dukungan WHO, termasuk hanya 436 pasien sejak penutupan perlintasan Rafah.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw">@WHO</a> has repeatedly raised the alarm that patients in <a href="https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Gaza</a> need urgent medical evacuation for life-saving treatment, yet the pace of evacuations remains excruciatingly slow. <br><br>Only 5383 patients have been evacuated with support from WHO since October 2023, of which only 436… <a href="https://t.co/Dqbt35Fg2g">pic.twitter.com/Dqbt35Fg2g</a></p>&mdash; Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) <a href="https://twitter.com/DrTedros/status/1874867470101561537?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Tedros menekankan bahwa lebih dari 12.000 orang masih membutuhkan evakuasi medis. "Dengan kecepatan seperti ini, diperlukan waktu 5-10 tahun untuk mengevakuasi semua pasien dalam kondisi kritis, termasuk ribuan anak-anak. Selama waktu tersebut, kondisi mereka semakin memburuk, dan sebagian meninggal dunia," tegasnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah negara, termasuk Turki, Italia, Spanyol, Yordania, dan Irlandia, atas dukungan mereka terhadap evakuasi medis dan layanan kesehatan.

Tedros mendesak Israel untuk meningkatkan persetujuan evakuasi medis, termasuk tanpa penolakan terhadap pasien anak-anak serta mengizinkan semua jalur dan perbatasan yang memungkinkan untuk digunakan demi evakuasi medis yang aman.

Sedangkan, PBB mengecam serangan terhadap berbagai rumah sakit di Jalur Gaza, serta menegaskan bahwa fasilitas medis harus bebas dari serangan.

Dilansir Anadolu tentang penahanan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan oleh Israel dan kampanye media sosial untuk pembebasannya, juru bicara wakil PBB, Farhan Haq mengemukakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan pada Jumat dan menerima laporan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.

"Jelas, kami memiliki kekhawatiran terhadap seluruh staf rumah sakit. Kami ingin rumah sakit bebas dari serangan," kata Haq, mengulangi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang kebutuhan besar untuk mengevakuasi pasien dari rumah sakit, termasuk dari Rumah Sakit Kamal Adwan.

Seraya mengungkapkan bahwa lebih dari 12.000 orang di Gaza membutuhkan evakuasi medis, Haq menambahkan, "Ada banyak kebutuhan rumah sakit. Kami terus menyerukan kepada semua pihak untuk menjauhkan rumah sakit dari bahaya, yang berarti tidak menempatkan atau mencoba menyusupi rumah sakit, tetapi juga tidak menyerang mereka."

"Kami ingin memastikan bahwa semua langkah diambil untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa para korban yang terluka dan sakit yang berada di rumah sakit tersebut," lanjutnya.

Haq juga mengutip laporan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mencatat bahwa perintah evakuasi Israel mencakup lebih dari 80 persen wilayah Jalur Gaza.

Ia mencatat bahwa organisasi kemanusiaan menghadapi pembatasan yang semakin meningkat.

"Desember tercatat sebagai bulan dengan jumlah pembatasan tertinggi terhadap bantuan kemanusiaan," ungkap Haq.

"Secara keseluruhan, 39 persen upaya PBB untuk memindahkan pekerja bantuan ke mana saja di Gaza ditolak oleh otoritas Israel, sementara 18 persen lainnya terganggu di lapangan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sejak 6 Oktober 2024, Israel belum mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza utara.

Ketika ditanya tentang keputusan Palestina untuk menghentikan sementara siaran dan operasi Al Jazeera pada Selasa malam hingga Al Jazeera "sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan Palestina,"

Haq mengatakan bahwa semua media, termasuk Al Jazeera yang berbasis di Qatar, harus diizinkan menjalankan tugasnya tanpa hambatan.

Ia mendesak agar semua hambatan terhadap jurnalis dicabut, menekankan pentingnya untuk menjaga kebebasan media.

Sementara itu, tentara Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan hampir 45.600 korban jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sebelumnya pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilaksanakan secara brutal di wilayah tersebut.