FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Di luar daripada itu masih tetap menggunakan PPN 11 persen yang berlaku sejak tahun 2022.

Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyampaikan, publik tidak perlu takjub apalagi berterima kasih atas langkah Prabowo yang tiba-tiba membatalkan PPN 12 persen untuk bahan pokok di akhir tahun 2024. Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan Prabowo memang sudah menjadi kewajibannya sebagai pemerintah.

"Bodohnya kita adalah, kita seolah-olah takjub, berterimakasih karena sedang disuguhkan aksi heroik oleh penguasa membuat wacana PPN 12%, lalu se-Indonesia marah. Ketika di akhir tahun, mengubah wacana PPN 12% batal untuk bahan pokok. Lalu pembatalan itu diumumkan, seolah-olah mereka adalah pahlawan dan kita harus berterimakasih," kata Jhon dalam akun X, Kamis, (2/01/2025).

Menurutnya yang keren adalah ketika kebijakan PPN itu bisa diturunkan oleh pemerintah. Jika sekadar diberlakukan untuk barang dan jasa mewah kata dia tidak akan merubah apa-apa terhadap nasib rakyat. Dia pun memberikan sindiran keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Padahal, mereka tidak melakukan apa-apa. Ini ibarat mau berak, tapi ga jadi karena mulesnya cuma karena masuk angin. Yang keren adalah kalau PPN diturunkan, lagipula itu tugas mereka sebagai penyelenggara negara. Ga perlu berterimakasih, gak perlu berkagum- kepada sesuatu yang batal, toh tidak merubah apa-apa buat nasib kita Lihat saja nanti, akan muncul lembaga survey karena efek pembatalan ini Mainan politisi bermental pengemis," imbuhnya.

Sebelumnya, keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.

"Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum," imbuh Prabowo.