Esposin, SOLO –  Sesulit apa pun kondisi ekonomi baik di Indonesia maupun secara global, dunia usaha dan industri di Solo tetap harus bertumbuh.  Hal ini ditegaskan Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  Kota Solo dalam diskusi dengan awak media Solo di Sekretariat Apindo Solo di Jl. Gajah Mada, Selasa (31/12/2024).

Diskusi yang dihadiri sejumlah pengurus Apindo Kota Solo seperti Wakil Sekretaris Sri Saptono Basuki, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bengawan Tedjo Handoyo, Pengurus Bidang Ketenagakerjaan dan Pengupahan Uke Aryani, Pengurus Bidang Organisasi dan Keanggotaan Hary Suswanto tersebut membahas beberapa peristiwa penting 2024 terkait ekonomi. Apindo juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pada 2025.

Seperti diketahui, 2024 diwarnai dengan beberapa peristiwa penting seperti deflasi, dinamika politik Pilpres Pileg dan Pilkada, serta pengumuman kebijakan baru pemerintah yang akan diberlakukan mulai 2025. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 6,5% dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Sekretaris Apindo Kota Solo, Wahyu Hariyanto antara lain menyoroti tentang UMK, bahwa kenaikan sebesar 6,5% yang tanpa dasar perhitungan itu juga dirasa memberatkan pengusaha. Meski demikian, Apindo tetap tunduk dan menjalankan kebijakan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah tersebut. Di sisi lain, jika ada anggota Apindo yang merasa tidak mampu atau mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja di perusahaan tersebut.

“Jadi kami kembalikan lagi kepada anggota. Kalau ada permasalahan Apindo akan berdiskusi mencari solusi. Solusi terakhirnya, kami sudah berdiskusi dengan beberapa pengurus Apindo Soloraya, jadi nanti bila ada perbedaan antara pekerja dan pengusaha, itu diselesaikan jalur bipartit yaitu antara pengusaha dengan serikat pekerja supaya bisa menyelesaikan bersama,” ujarnya 

Wahyu melanjutkan, terkait kebijakan UMK tersebut Apindo Kota Solo meminta pemerintah setempat meningkatkan daya beli masyarakat dengan program-program yang nyata. “Daya beli masyarakat ini akan menjadi pasar bagi industri dan pengusaha agar tetap bisa berkembang,” ujarnya. Kedua, lanjutnya, memberikan insentif yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. “Kami para pengusaha diminta meningkatkan UMK setidaknya membantu meningkatkan daya beli bagi pegawai kami. Kami juga berharap angka pengangguran turun dan kami juga perlu perhatian pemerintah supaya usaha atau industri yang kami jalankan tidak berhenti,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Apindo Solo Sri Saptono Basuki memaparkan bahwa ekonomi Kota Solo bersandar kepada wilayah di sekitarnya. Sehingga dinamika yang terjadi di wilayah tersebut juga sangat berpengaruh terhadap Kota Solo. Ia mencontohkan adanya sebuah industri di Karanganyar yang tutup menyebabkan deindustrialisasi dan berdampak terhadap angka pengangguran di Kota Solo.

Mengenai regulasi pemerintah, Basuki menilai perlu adanya kajian kembali karena sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Apindo juga siap mengritisi kebijakan pemerintah demi tercapainya keberlangsungan dunia dunia usaha dan industri. “Sehingga kita bisa bertumbuh dan bersaing secara global,” imbuhnya.

Basuki juga menyoroti potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Solo yang cukup banyak. Menurutnya, UMKM Kota Solo dengan tenaga kerja mencapai 8.903 orang harus terus dikembangkan. Sehingga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan mereka harus ditangani dengan serius. Sebagai contoh, Apindo menolak aplikasi belanja yang barangnya didatangkan langsung dari negara asing.

Terkait kenaikan UMK, Apindo tetap harus menjalankan meskipun terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan. “Pengurangan karyawan ini sebenarnya tidak baik. Tapi kami harus tetap hidup,” ujarnya. Oleh sebab itu, Apindo meminta adanya relaksasi kepada pemerintah dan kebijaksanaan bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha.

“Bagaimana industri bisa terus tumbuh? Ya belajar dari pandemi Covid-19 yaitu adanya relaksasi. Yang paling pokok adalah bagaimana teman-teman perbankan lebih terbuka, arif, bijaksana dalam menjaga cashflow finance yang beredar di masyarakat. Contoh pinjaman, plafonnya dinaikkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Solo, Bengawan Tedjo Handoyo, antara lain menyoroti tentang pergeseran perilaku belanja masyarakat ke online shopping, dampak kenaikan PPN 12%, sektor ritel yang runtuh dan yang tumbuh, serta teknologi dalam industri.