Esposin, SEMARANG – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyebut distribusi pupuk di Jawa Tengah (Jateng) masih kuno atau jadul. Sebab, pendistribusian pupuk di 35 kabupaten/kota di Jateng masih menggunakan Kartu Tani.

Mas Dar, sapaan karibnya, mengatakan Jawa Tengah menjadi provinsi yang masih menggunakan Kartu Tani. Maka dari itu, pada 2025, pihaknya menyarankan Kartu Tani dihapus penggunaanya.

“Jawa Tengah ini terkait pupuk sangat jadul sekali. Saya kira perlu satu keputusan yang mana di tahun 2025 ini Kartu Tani untuk tidak diberlakukan lagi. Karena banyak daerah tidak ada pakai Kartu Tani, tapi di Jawa Tengah ini masih ada menggunakan kartu ini,” pinta Mas Dar saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Semarang, Selasa (31/12/2024).

Adapun penghapusan Kartu Tani, lanjut Mas Dar, merupakan aspirasi dari masyarakat. Kemudian sebagai pengganti, petani hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli pupuk.

“Sebagaimana cita-cita dan keinginan dari Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk penyederhanaan, ngeringkesi, tata kelola pupuk yang ada,” sambungnya.

Tak hanya itu, Mas Dar turut menyoroti penebusan pupuk subsidi di Jawa Tengah yang menurutnya masih tergolong rendah. Catatannya, penebusan pupuk 2024 baru menyentuh 72% di Jateng.

Penebusan pupuk yang tak mencapai 100% di Jawa Tengah ini berkaitan dengan pendataan petani. Hal ini, tak lepas dari rumitnya sistem untuk menebus pupuk di Jateng.

“Biasanya data penerima pupuk, nama orang, alamatnya, kelompok taninya, dan seterusnya itu baru bisa diserahkan oleh Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia biasanya paling cepat bulan April, karena proses yang nguler berjenjang kita kehilangan waktu dari Januari, Februari, Maret, April, pupuknya tidak ada,” ungkapnya.

Padahal, empat bulan merupakan waktu yang sangat dibutuhkan para petani untuk mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan ketersediaan pupuk pada 2025 mendatang di Jawa Tengah. Adapun kuota jumlah pupuk nasional telah ditambah sebanyak 9,5 juta ton di 2025 nanti.

“Mulai hari ini sampai kapan pun, kios itu akan tersedia pupuknya tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang, sebagaimana yang telah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.