Esposin, BOYOLALI -- Wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK kembali merebak di Boyolali. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Boyolali mencatat hingga 27 Desember 2024, ada 11 ekor sapi yang bergejala PMK di empat kecamatan yaitu Andong, Simo, Wonosegoro, dan Sambi.

Dari jumlah itu, lima ekor sapi di antaranya mati. Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyampaikan selama dua pekan terakhir ada 32 populasi hewan rentan PMK (HRP) yang tersebar di Desa Munggur dan Beji, Kecamatan Andong.

Selain itu juga di Desa Pentur, Kecamatan Simo, Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro, dan Desa Jatisari, Kecamatan Sambi. “Hingga 27 Desember 2024 ada 11 sapi bergejala mengarah ke PMK. Untuk kematian ada lima ekor,” kata dia ditemui Espos di Alun-alun Kidul Boyolali, Minggu (29/12/2024).

Ia mengatakan data tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa gejala PMK antara lain hipersalivasi, luka lepuh, dan lesi pada sapi. Dari data Disnakkan, di Desa Munggur terdapat 16 ekor hewan rentan, empat kasus, dan satu kasus kematian akibat PMK.

Lalu di Desa Beji terdapat lima ekor HRP dengan satu kasus dan dua kematian. Desa Pentur ada tiga HRP, tiga kasus, dan nol kematian. Kemudian, Desa Bojong ada tiga ekor HRP, satu kasus, dan nol kematian. Di Desa Jatisari, Kecamatan Sambi ada lima ekor HRP, dua kasus, dan dua kematian.

Lusi mengatakan lebih dari dua pekan terjadi peningkatan kasus PMK di berbagai daerah. Menurutnya, kejadian tersebut dimulai dengan pembelian ternak baru dan tidak dilakukan isolasi, sehingga penyakit mudah menular ke ternak yang terlebih dahulu ada di kandang.

Selanjutnya, Lusi mengatakan bakal ada bantuan 50 botol vaksin PMK dari Kementerian Pertanian (Kementan) atau sekitar 1.250 dosis dan obat-obatan. Ia mengatakan hal tersebut bakal difasilitasi asosiasi penggemukan sapi.

Larangan Jual-Beli Sapi Sakit

“Se-Jawa Tengah yang diberikan [vaksin] baru Boyolali, Sragen, dan beberapa daerah lain. Boyolali ada 50 botol [vaksin] atau 1.250 dosis,” kata dia.

Ia menjelaskan bakal mengoptimalkan pengobatan sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian PMK. Akan ada pula surat edaran larangan jual beli ternak sakit baik di pasar maupun secara daring.

Ia menjelaskan ada anggaran vaksin PMK dengan APBD, akan tetapi karena keterbatasan anggaran, sementara pengadaan vaksin terfasilitasi 1.000 dosis.

Ia menjelaskan sudah ada 152.000-an sapi yang divaksin PMK di Boyolali. Namun, terdapat pedagang yang membawa sapi baru dari luar daerah yang belum tentu telah divaksin. Lusi mengatakan lalu lintas hewan tidak mudah dikendalikan.

“Kami juga lakukan pengawasan dan disinfeksi di pasar hewan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PMI, dan dinas terkait lainnya dalam hal kontrol lalu lintas ternak, bio-sekuriti, dan lain sebagainya di pasar hewan,” kata dia.

Ia mengatakan tim gabungan telah turun lapangan ke pasar hewan sejak Oktober 2024. Ketika ditemui ada sapi sakit, pembeli diminta untuk mengembalikan kepada penjual.

Kemudian, pada awal Januari 2025, Disnakkan Boyolali juga bakal mengundang paguyuban pedagang sapi untuk komitmen tidak membeli sapi sakit dari luar.

Soal adanya kasus PMK di perbatasan Boyolali dan Sragen, Lusi mengatakan seluruh Puskeswan mengantisipasi dengan tidak menerima atau menjual sapi sakit.

“Paguyuban nanti harapannya dapat terlibat untuk mengusir ketika ada pedagang yang membawa sapi sakit, harus diisolasi dulu, diobati dulu. Ada pengetatan kembali [jual beli],” kata dia.

Tindakan Tegas

Sementara itu, Anggota DPRD Boyolali dari PKS, Atok Suyoto, berharap upaya pengendalian PMK kali ini dapat mengulang keberhasilan Pemkab Boyolali pada 2022 lalu.

Ia mengingat saat itu penanganan PMK dilakukan dengan sangat tegas, termasuk menutup pasar hewan, melakukan pelacakan, dan karantina terhadap ternak yang terinfeksi.

“Jika diperlukan, pasar hewan memang perlu ditutup sementara. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan, terutama agar mereka berhati-hati saat ada yang menjual sapi dengan harga jauh lebih murah dari biasanya,” kata dia.

Atok menambahkan pentingnya langkah kolaboratif melibatkan semua pihak, mulai dari peternak, pedagang, hingga pemerintah, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan maksimal dan mencegah kerugian yang lebih besar di sektor peternakan.

Atok mengaku prihatin dengan meningkatnya kasus PMK di Boyolali. Dalam sepekan terakhir, Atok menerima laporan dari warga terkait penemuan kasus PMK di beberapa wilayah. Ia juga mengecek hal tersebut ke Disnakkan dan ternyata sudah ditindaklanjuti.

Ia mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima, mayoritas kasus berawal dari pembelian ternak dari luar kota. “UPT Pasar Hewan sudah diberi instruksi untuk memperketat pengawasan. Selain itu, Disnakkan juga telah mengeluarkan edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis sejak 31 Oktober lalu,” jelas Atok.