Esposin, BEKASI -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan mulai Januari 2025. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan beban biaya produksi dan memengaruhi daya beli masyarakat.

"Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen," ujar Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, di Cikarang, Sabtu (27/12/2024).

Menurutnya, meskipun bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, dampaknya tetap terasa pada barang lain dalam rantai produksi, seperti bahan baku yang mengalami kenaikan harga akibat pengenaan pajak tersebut.

Dampak PPN 12 Persen pada Daya Beli dan Industri

Darwoto menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama untuk barang premium seperti daging, ikan, udang, buah-buahan, hingga beras kualitas tinggi. Layanan kesehatan VIP, pendidikan internasional, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600-6.600 VA juga akan terdampak.

"Kalau kita lihat Vietnam malah menurunkan PPN dari 10 menjadi delapan persen, sementara kita justru menaikkan. Ini perlu pertimbangan lebih matang," tambahnya.

Industri Tertekan, Kebijakan Harus Bijaksana

Darwoto juga menyoroti tekanan yang dihadapi sektor industri, termasuk otomotif yang saat ini mengalami penurunan hingga 30 persen. Selain itu, kebijakan PPN ini muncul bersamaan dengan keputusan menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen.

"Industri akan menanggung biaya tambahan yang tidak sedikit. Kalau bisa, kita menolak kebijakan ini, tetapi itu keputusan pemerintah," jelasnya.

Apindo berharap pemerintah dapat mengeluarkan stimulus ekonomi untuk mendukung pengusaha dan pelaku industri jika kebijakan ini tetap diterapkan. "Kami menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional," tutup Darwoto.