Esposin, SOLO – Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Soloraya dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, di kawasan Gladak, Solo, Sabtu (28/12/2024) sore.

Gerimis mengiringi aksi yang diikuti puluhan mahasiswa berpakaian serba hitam tersebut. 

Pantauan Espos, puluhan pendemo membentuk barisan lingkaran serta menyampaikan orasi penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen. 

Koordinator Pusat BEM Soloraya, Syaifullah mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% sesuai Undang-undang (UU) No.7/2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi.

“Kami menolak karena kenaikan PPN merugikan rakyat, sebagai bentuk premanisme kepada rakyat yang tergolong menengah bawah,” jelas dia kepada wartawan seusai demo.

Menurut dia, beban pajak tidak diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kenaikan PPN bisa memperburuk kesenjangan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat khususnya golongan ekonomi rendah.

Dia mengatakan pemerintah berdalih PPN 12 persen diberlakukan hanya untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. 

Namun kebijakan itu berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok, misalnya sabun dan sembako.

Selain itu, kata dia, pemerintah justru memberikan insentif royalti 0 persen kepada industri yang berdampak merusak lingkungan, misalnya batu bara. 

Kebijakan yang diambil menunjukkan pemerintah berpihak kepada pengusaha besar.

Dia mengatakan Aliansi BEM Soloraya dan masyarakat yang tergabung mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN, menjamin subsidi barang kebutuhan pokok, mengevaluasi UU No.7/2024, mengenakan pajak yang adil pada industri besar.

Kemudian transparan dan akuntabilitas dalam mengenakan pajak, memprioritaskan ekonomi rakyat, dan berhenti memberatkan rakyat kecil. 

Pemerintah harus menghentikan kebijakan yang memperbesar kesenjangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.