Esposin, SRAGEN-Kebutuhan irigasi bagi 786,78 hektare sawah di Desa Gondang, Glonggong, dan Tunggul di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen, dibahas dalam musyawarah petani pascajebolnya Bendung Winong. Dalam musyawarah itu muncul dua opsi agar air dari Sungai Mondokan dapat dialirkan ke Daerah Irigasi (DI) Kedung Duren.

Opsi yang pertama menggunakan pompa listrik submersible seperti yang pernah diwacanakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto beberapa waktu lalu. Opsi yang kedua dengan jaringan perpipaan seperti yang pernah muncul saat inspeksi mendadak Komisi III DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah yang digelar Jumat (27/12/2024) belum menghasilkan kesepakatan karena masih dilakukan kajian-kajian.

Pertemuan itu dihadiri para petani dari perwakilan kelompok tani (Poktan) dari tiga desa, perkumpulan petani pemakai air (P3A) tiga desa, Kepala Desa Tunggul Suntoro, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen, perwakilan Komisi III DPRD Sragen Bambang Widjojanto Purwanto dan stakeholder terkait.

Perwakilan P3A Tunggul, Winarso, menyampaikan hasil rapat belum ada keputusan karena baru kajian-kajian dan belum final.
Perwakilan petani Tunggul, Suratno, menyampaikan pada prinsipnya kalau pakai pompa listrik petani keberatan dengan beban operasionalnya. Dia mempertanyakan siapa yang menanggung beban listriknya, padahal petani belum tentu dapat suplai irigasi sesuai kebutuhan.

Dia mempertanyakan pembagian beban ke petani bagaimana karena proporsi air irigasi antarpetani tidak sama. Atas dasar itu, Suratno mengusulkan supaya menggunakan teknik jaringan perpipaan. "Tadi beberapa pengurus P3A juga setuju dengan menggunakan jaringan perpipaan," jelas Suratno.

Kepala Desa Tunggul, Gondang, Suntoro, menjelaskan wacana yang muncul dalam musyawarah di Bendung Winong itu masih kajian-kajian. Dia menyebut ada dua alternatif yang muncul untuk kebutuhan irigasi sawah ratusan hektare di tiga desa. Dia menyebut alternatif pertama menggunakan pompa submersible atau pompa listrik dan alternatif kedua membuat jaringan perpipaan lewat atas bendungan. 

"Perpipaan bisa menggunakan tiang pancang sehingga aman dari banjir. Dua alternatif itu untuk irigasi darurat dalam menghadapi musim tanam kedua nanti. Kalau para petani sebenarnya tidak setuju dengan adanya pompa submersible. Mereka keberatan dengan beban biaya operasional dan pemeliharaan. Hal itu tadi diwakili P3A," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Sragen Bambang Widjojanto Purwanto juga membenarkan adanya dua alternatif tersebut. Menurut dia, alternatif pompa submersible dari sungai dangkal yang paling memungkinkan untuk kajian teknisnya. Dia mengatakan kalau menggunakan jaringan talang atau perpipaan dalam kajian teknisnya terlalu berisiko.

"Persoalannya petani keberatan dengan beban biaya operasional. Untuk solusinya saya sudah komunikasi dengan PLN agar beban biaya listriknya menggunakan tarif sosial selama penanganan darurat itu. Hari ini [Sabtu], PLN memberi lampu hijau tetapi harus ada permohonan dari Pemkab Sragen," jelas Bambang Pur.

Dia juga langsung berkoordinasi dengan Sekda Sragen Hargiyanto untuk menyiapkan surat di awal tahun yang ditujukan kepada PLN untuk permohonan tarif sosial. Dia menyatakan irigasi ini sangat dibutuhkan petani karena tanpa air petani tidak bisa garap sawah.

"Saya ini juga petani. Untuk olah lahan sampai tanam itu butuh air semua sehingga vital untuk musim tanam kedua nanti, yakni Maret. Maka Februari jaringan irigasi harus bisa berfungsi," harapnya.