Esposin, SOLO–Persatuan Motor Difabel Indonesia (PMDI) Solo menitipkan sejumlah harapan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Pilkada Solo 2024 Respati Ardi dan Astrid Widayani. Salah satunya adalah penyediaan akses pekerjaan yang setara bagi warga disabilitas.

Hal itu disampaikan pengurus PMDI Solo, Budianto, saat diwawancarai Espos di YPAC Solo baru-baru ini. Menurut Budi, akses disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan secara setara masih kurang.

Dia bercerita bahwa masalah paling sering dihadapi disabilitas saat mencari pekerjaan di Solo adalah terbentur usia. Selain itu, masih ada anggapan bahwa disabilitas tidak bisa mengerjakan pekerjaan tertentu padahal mereka bisa melakukannya.

“Masalah pekerjaan yang kerap dialami difabel kaya saya dan teman-teman itu di umur. Mau daftar pekerjaan A tidak bisa, B tidak bisa hanya gara-gara masalah umur padahal secara kemampuan kami itu masih bisa. Ada juga yang masih menganggap bahwa disabilitas tidak bisa melakukan pekerjaan A, B, C, D, baru mendaftar sudah ditolak, padahal kami itu bisa lho seperti orang normal pada umumnya,” jelas dia.

“Harapan saya kepada Pak Respati dan Bu Astrid, mohon sekali  memperhatikan para disabilitas di Solo agar hak-haknya terpenuhi khususnya lapangannya pekerjaan dan kesehatan,” sambung dia.

Budi menilai secara akses disabilitas di kantor-kantor pelayanan publik di Solo saat ini sudah cukup baik. Kantor-kantor pemerintah, kata dia, sudah menyediakan kursi roda, alat bantu disabilitas, hingga penyediaan jalur khusus disabilitas.

“Kalau untuk kantor-kantor publik itu sudah cukup baik saat ini. Semoga bisa dipertahankan syukur-syukur bisa diterapkan secara menyeluruh,” harap dia.

Sementara itu, dalam debat kedua sesi ketiga pasangan Cawali-Cawawali peserta Pilkada Solo 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo di Hotel Swiss Belinn Saripetojo, Sondakan, Laweyan, Solo, Senin (18/11/2024) malam, pasangan Respati-Astrid menjanjikan akan memberikan aksesibilitas dan peluang kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Sebab, menurutnya, mereka juga perlu diberi ruang untuk berperan dalam sektor pemerintahan dan swasta.

Terpisah Dosen Administrasi Publik FISIP UNS Solo yang juga pemerhati isu disabilitas, Rina Herlina Haryanti, mengatakan untuk mewujudkan warga disabilitas yang mandiri dan berkualitas perlu menyediakan pendidikan inklusif, penambahan guru pendamping, infrastruktur pendidikan yang memadai, model pembelajaran yang sesuai hingga sensitivitas di lingkungan sekolah.

“Karena ketenagakerjaan disabilitas akan terbuka [bisa terserap dunia kerja] apabila disabilitasnya itu berkualitas [terdidik dan terpelajar],” jelasnya saat diwawancarai Espos beberapa waktu lalu.