Espos.id, SEOUL - Krisis politik di Korea Selatan (Korsel) masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya Presiden Yoon Suk-yeol membuat geger lantaran memberlakukan darurat militer, kali ini Majelis Nasional (DPR) Korea Selatan memakzulkan Pelaksana Tugas Presiden, Han Duck-soo. Padahal Han Duck-soo adalah pengganti sementara Yoon Suk-yeol yang dilengserkan akibat dekrit darurat militer yang gagal.

Usulan pemakzulan tersebut disahkan dengan suara bulat dari 192 anggota. Ini menjadi sejarah di mana untuk kali pertama parlemen memakzulkan seorang pelaksana tugas presiden. 

"Saya menghormati keputusan Majelis Nasional, dan agar tidak menambah kebingungan dan ketidakpastian, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan, dan menunggu keputusan cepat serta bijaksana dari Mahkamah Konstitusi," kata Han Duck-soo, Jumat (27/12/2024).

Partai berkuasa People Power Party (PPP) memprotes keputusan tersebut dan menyebut bahwa pemungutan suara tersebut tidak sah karena kuorum untuk pemakzulan ditetapkan pada mayoritas sederhana 151 suara yang berlaku untuk menteri kabinet. Untuk memakzulkan presiden dibutuhkan mayoritas dua pertiga dari 200 suara.

Kuorum diumumkan oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik sebelum pemungutan suara, membuat anggota parlemen PPP mendatangi Woo sambil berteriak "batal demi hukum". 

Mosi pemakzulan terhadap Han diinisiasi oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP) sehari sebelumnya, setelah dirinya menolak untuk menunjuk hakim tambahan Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili sidang pemakzulan Yoon.

Partai Demokrat membeberkan lima alasan pemakzulannya, termasuk penolakannya untuk menunjuk hakim, keterlibatannya dalam pemberlakuan darurat militer oleh Yoon, dan penolakannya untuk mengungkapkan dua rancangan undang-undang (RUU) pengacara khusus yang menargetkan Yoon dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Pihak PPP diperkirakan akan mengajukan putusan pengadilan atau mengambil langkah hukum lainnya untuk membatalkan pemakzulan Han.