Esposin, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/12/2024) sore. 

Dikutip dari Instagram resmi BEM SI, aksi tersebut bertajuk "Tolak PPN 12%, Pajak Naik, Rakyat Tercekik." Berkaitan dengan hal itu, kepolisian menurunkan 611 personel gabungan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro sebagaimana dikabarkan Antara.  

Susatyo menjelaskan personel gabungan yang akan diturunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan instansi terkait lainnya. Pengamanan dilakukan demi mencegah massa aksi untuk masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," tutur dia.

Susatyo juga mengungkapkan ada demonstrasi penolakan PPN 12% selain yang dilakukan BEM SI.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta akan menggelar aksi serupa di Silang Monas Barat Daya atau depan Patung Kuda sekitar pukul 13.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12% per 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan PPN 12% berlaku kepada semua barang yang selama ini terkena PPN. Daftar itu meliputi barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix.

Kenaikan PPN 12% memicu reaksi negatif di masyarakat. Warga menggelar demonstrasi hingga membuat petisi. Petisi berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" di situs change.org sudah ditandatangani ratusan ribu orang.