Esposin, JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pembatasan jumlah peserta perjalanan dinas guna mendukung efisiensi anggaran negara.

Kebijakan terbaru ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Sekretariat Negara No. B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Dalam Surat Edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting yang mengatur PDLN:

• Efektivitas dan Efisiensi PDLN
  Setiap perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan selektif, dengan mendukung Asta Cita Presiden.
• Prioritas Kegiatan Dinas dengan Urgensi Tinggi
  Kegiatan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki urgensi yang substansial dan memberikan manfaat nyata untuk kinerja pemerintah serta pembangunan daerah.
• Pembatasan Jumlah Peserta PDLNJumlah peserta dinas luar negeri dibatasi, disesuaikan dengan jenis kegiatan, untuk mencapai efisiensi anggaran.

Efisiensi Anggaran dan Penghematan Negara

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo, penghematan anggaran perjalanan dinas luar negeri menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan bahwa dengan pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri, negara bisa menghemat Rp15 triliun.

Hal ini disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang pada 4 Desember 2024. Menurut Prabowo, jika pengeluaran untuk perjalanan dinas luar negeri dapat dipangkas hingga 50%, maka penghematan yang bisa diperoleh cukup signifikan.

“Jika perjalanan luar negeri pejabat-pejabat Indonesia yang totalnya mencapai US$3 miliar bisa dikurangi 50%, maka kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujar Presiden.

Manfaat Penghematan untuk Infrastruktur

Prabowo menambahkan, penghematan sebesar Rp15 triliun dari pengurangan perjalanan dinas luar negeri dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang lebih bermanfaat, seperti bendungan, irigasi, dan memperbaiki fasilitas pendidikan.

“Dengan Rp15 triliun, kita bisa membangun banyak infrastruktur. Berapa bendungan, irigasi, dan sekolah yang bisa kita perbaiki. Bahkan kita bisa memberi makan lebih banyak anak sekolah,” tambahnya.