Esposin, WONOGIRI – Pemkab Wonogiri didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD agar bisa memenuhi amanat undang-undang yang mengharuskan alokasi belanja pegawai paling banyak 30% dari APBD.

Saat ini, belanja pegawai Pemkab Wonogiri masih menyedot lebih dari 30%, tepatnya 50% dari APBD 2025. DPRD Kabupaten Wonogiri mendorong Pemkab Wonogiri mengoptimalkan potensi PAD agar pengalokasian pendapatan dan belanja daerah tidak menyalahi aturan.

Ketua Komisi II DPRD Wonogiri, Supriyanto, mengatakan Pemkab Wonogiri harus segera menaikkan target PAD secara signifikan. Hal itu perlu dilakukan agar pengalokasian APBD Wonogiri sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 146 UU itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maksimal 30%. Sementara itu, saat ini belanja pegawai di Pemkab Wonogiri masih sekitar 50% dari APBD. Untuk menyiasati hal itu, Pemkab Wonogiri wajib menaikkan PAD secara signifikan agar mampu menutupi belanja pegawai. 

Supriyanto menyebut APBD Wonogiri pada 2025 direncanakan senilai Rp2,38 triliun. Di dalamnya terdapat target PAD Rp333,7 miliar. Meski PAD meningkat sekitar Rp50 miliar dibandingkan tahun ini, hal itu belum bisa menutup belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun depan masih sekitar 42%. 

Kenaikan PAD itu pun, kata Supriyanto, bukan sesuatu yang mengejutkan atau hasil dari inovasi, melainkan mandat undang-undang yang mengharuskan 70% pajak kendaraan bermotor diserahkan ke pemerintah kabupaten dan 30% untuk pemerintah provinsi. Sebelumnya, alokasi pajak kendaraan bermotor 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten.

“Artinya sebenarnya tidak bekerja pun PAD tahun depan ya memang naik karena ada perubahan aturan itu. Setiap tahun target PAD Wonogiri itu tercapai 100%. Ini yang justru jadi pertanyaan kami. Kalau realisasinya selalu 100% berarti sebenarnya, mungkin targetnya masih terlalu kecil. Ini akan kami telaah dulu, kami kaji dulu,” kata Supriyanto saat dihubungi Espos, Kamis (26/12/2024).

Penerapan E-Retribusi

Supriyanto belum bisa memastikan berapa target PAD Wonogiri yang harus dicapai untuk mampu menutupi belanja pegawai hingga maksimal 30%. Yang jelas, menurut UU, pemerintah daerah masih memiliki waktu maksimal pada 2027 untuk menjalankan mandat tersebut.  

DPRD Wonogiri sudah mulai berupaya memetakan dan menelaah potensi penaikan PAD Wonogiri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan e-retribusi. Menurut dia, masih ada kebocoran dalam penarikan retribusi.

Belum semua layanan retribusi terdigitalisasi. Misalnya retribusi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Wonogiri yang masih manual. “Tidak bermaksud suuzon, tidak. Tetapi pada zaman sekarang ini, sudah selayaknya menerapkan e-retubusi. Jadi berapa pun pendapatan retribusi itu akan masuk ke daerah,” ujar dia.

Komisi II DPRD Wonogiri juga sudah mengundang semua perusahaan daerah Wonogiri pada pekan ini. Undangan itu untuk melihat potensi pendapatan daerah dari perusahaan daerah. “Kami nanti akan mengundang mereka lagi setelah paparan dari mereka sudah ditelaah di internal kami,” ucap politikus PDIP itu.

Terpisah, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan terus berupaya menaikkan PAD. Setiap tahun target dan capaian PAD Wonogiri selalu naik. Salah satu upaya nyata penaikan PAD itu yakni menggubah Puskesmas sebeumnya merupakan satuan kerja perangkat daerah menjadi badan layanan umum daerah sehingga optimalisasi PAD dari sektor kesehatan bisa dijalankan.

”Tahun ini kami juga sudah membangun rumah sakit baru di Purwantoro. Tahun depan sudah mulai beroperasi. Itu pasti akan menaikkan PAD Wonogiri juga,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan portal data Kementerian Keuangan, target PAD Wonogiri pada 2024 senilai Rp287,77 miliar. Target itu sudah tercapai  Rp286,49 miliar atau 100,96% per Rabu (25/12/2024). PAD itu paling banyak disumbang dari retribusi daerah sebanyak Rp177,4 miliar dan pajak daerah Rp71,73 miliar.