TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah baru Suriah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi pemberontak mengenai pembubaran dan integrasi ke dalam pasukan pertahanan reguler.

Kabar itu di ungkap langsung oleh pemerintahan Suriah yang baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa, dua minggu setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah.

Dalam keterangan resminya, al-Sharaa menjelaskan faksi-faksi bersenjata di Suriah sepakat membubarkan diri dan bergabung dengan pasukan negara.

Namun dalam kesempatan ini, kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah timur laut diketahui tidak ikut bergabung dengan pasukan negara.

“Pertemuan antara al-Sharaa dan para pemimpin kelompok itu berakhir dengan kesepakatan tentang pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan," ungkap pernyataan pemerintahan baru Suriah, dikutip France24.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf menyebut pembubaran kelompok-kelompok teroris dilakukan agar tidak menimbulkan ancaman bagi Suriah, serta sejumlah mitra-mitra lainnya di wilayah tersebut.

Sebelum pembubaran milisi dilakukan, Perdana Menteri baru Suriah, Mohammed al-Bashir, minggu lalu memberi sinyal kepada kementerian untuk melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi dilakukan dengan menunjuk mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara Bashar al-Assad dengan dalih menghindari bentrokan antara berbagai kelompok.

Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

Pasca pembentukan pasukan negara disahkan, al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

"Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu diluar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF", merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP.

"Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka" dan dari faktor "eksternal" yang mencoba memanfaatkan situasi "untuk menimbulkan perselisihan sektarian", imbuh Sharaa

Dengan kebijakan baru ini, al-Sharaa menilai semua fraksi dan masyarakat Suriah bisa hidup berdampingan, menciptakan kenyamanan bersama.

Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

Pemerintah sementara Suriah berkomitmen untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

Juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

"Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan," katanya.

Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

Untuk mempercepat pembangunan Suriah era baru, pemerintah berencana akan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Suriah.

(Tribunnews.co /Namira Yunia)