TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan sebelum penetapan tersangka itu, terdengar kabar ada gerakan yang ingin mendongkel Hasto dari kursi Sekjen PDIP. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menanggapinya.

“Maka jalan lain yang terbuka adalah mengaitkannya dengan masalah hukum. Jika dihubungkan dengan masalah hukum, tentu peluang Hasto akan terpilih kembali sebagai sekjen di kongres PDIP 2025 yang akan datang terbilang sangat tipis,” kata Ray melalui keterangan tertulis kepada Tempo pada Selasa, 24 Desember 2024.

Dalam keterangan yang sama, Ray tidak bisa menjawab dengan pasti siapa pihak yang berupaya mengkriminalisasi Hasto. Sebab, kata alumnus Universitas Islam Negeri Jakarta ini, hukum dan politik di Indonesia begitu berkelindan. Ray memberi perhatian, penetapan Hasto sebagai tersangka KPK hanya berselang satu pekan setelah pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dari PDIP.

Ray juga menekankan posisi KPK saat ini yang berada di bawah lembaga kepresidenan. Di samping itu, kata Ray, Ketua KPK kini dijabat perwira tinggi Polri aktif  yaitu Komisaris Jenderal Setyo Budiyanto. Dua komisioner lainnya adalah jaksa dan hakim.  Dalam artian, KPK sekarang diisi orang-orang pemerintah. “Khususnya komisioner dari kepolisian dan kejaksaan adalah komisioner yang dibesarkan dengan kultur kerja di bawah presiden. Yakni kultur tunduk pada pimpinan. Dan pimpinan tertinggi adalah presiden,” katanya.

Sebelumnya dikabarkan, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pemberi suap bersama-sama Harun Masiku untuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum mengetahui perihal informasi penetapan tersangka tersebut.  "Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis," kata Tessa dikonfirmasi Tempo, Selasa, 24 Desember 2024.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto merespon singkat ulaya konfirmasi yang dilakukan Tempo. "Sabar," kata Fitroh.

Menurut informasi yang diperoleh Tempo, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah pimpinan baru KPK serah-terima jabatan dengan pimpinan lama. Upaya tim Kedeputian Penindakan untuk menaikkan status Hasto sebagai tersangka sudah lama. Namun upaya itu kandas di tangan pimpinan KPK lama. Bahkan dalam gelar perkara pada 18 Desember 2024 lalu, pimpinan lama yang terdiri atas Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak tidak setuju kasus yang menyeret Hasto naik ke penyidikan.

Jokowi Cawe-Cawe Kongres PDIP?

Isu ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres PDIP 2025 dilempar oleh Megawati sendiri. Pihak itu tidak ingin Megawati menjadi ketua umum kembali. Ia menduga akan ada pihak yang menganggap kepemimpinannya tidak berhasil. Putri Bung Karno ini menyampaikan keprihatinannya dalam peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Sejumlah politikus PDIP kepada Tempo menyampaikan bahwa mereka mendengar upaya Jokowi mengambil alih partai banteng. Melalui tangan-tangannya, Jokowi ditengarai bakal cawe-cawe dalam Kongres PDIP yang akan berlangsung pada April 2025 melalui pergantian posisi sekretaris jenderal partai.

Politikus PDIP, Deddy Sitorus tidak membantah mengenai kabar manuver Jokowi. Deddy meminta awak media untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II ini, mengatakan, di internal PDIP isu Jokowi cawe-cawe Kongres sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan berbagai pihak. “Saya rasa kita tidak berbeda pendapat (soal Jokowi),” kata Deddy. “Tetapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami.”

Jokowi tidak memiliki juru bicara untuk dimintai komentar mengenai tudingan cawe-cawe di Kongres PDIP tahun depan. Ketua umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, mengatakan bahwa tudingan Jokowi akan cawe-cawe merupakan bentuk ketakutan berlebih sejumlah kader PDIP.

“Mereka takut dengan perbuatan mereka pada Pak Jokowi. Mereka takut dengan halusinasi mereka. Jadi apapun yang terjadi saat Kongres, mereka akan salahkan pak Jokowi. Jika ada suatu hal yang merugikan PDIP mereka pasti salahkan Pak Jokowi,” kata Utje melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.

PDIP resmi memecat Jokowi, putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024. Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan perubahan aturan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.