Esposin, SOLO -- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengatakan keputusan soal Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB apakah masih menggunakan jalur zonasi atau akan diubah masih menunggu sidang kabinet tahun depan. 

“Zonasi mudah-mudahan di Januari [2025] sudah ada pembahasan dan sekali lagi akan diputuskan di sidang kabinet,” kata dia ketika ditemui wartawan selepas menghadiri prosesi pengukuhan guru besar di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Solo, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan secara khusus Presiden Prabowo meminta pembahasan terkait nasib sistem zonasi dibahas di sidang kabinet karena menyangkut kepentingan orang banyak. “Pak Presiden [Prabowo] meminta dibahas di sidang kabinet, karena menyangkut kepentingan yang lebih besar,” kata dia.

Sehingga, dia menegaskan terkait kepastian kebijakan PPDB zonasi saat ini Kemendikdasmen menunggu sidang kabinet. Meski begitu saat ini Kemendikdasmen sudah menyiapkan beberapa skema yang akan disampaikan di sidang kabinet.

“Prinsipnya kami dari kementerian, Pak Abdul Mu’ti sudah menyiapkan beberapa skema, itu nanti menunggu rapat dari bapak Presiden,” kata dia.

Terkait skema yang akan disampaikan di sidang kabinet itu, Fajar enggan menjelaskannya secara detail. Namun dia mengatakan gambaran besarnya terdapat tiga skema. Pertama, zonasi dihapus. Kedua, dilanjutkan namun ada penyesuaian. Ketiga, dilanjutkan seperti yang sudah dijalankan saat ini.

“Ada beberapa skema, apakah mau dihapus atau dilanjutkan dengan modifikasi atau dilanjutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami ada beberapa pilihan,” kata dia

Ketika ditanya akankah zonasi dihapus total, dia mengatakan Kemendikdasmen belum sampai pada keputusan tersebut. Wacana penghapusan sistem zonasi semakin gencar ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta agar sistem zonasi dihapus.

Hal itu diungkapkan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024). 

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran sebagaimana dilansir Antara.