FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus, menyebut bahwa berat menjadi seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Berat jadi Sri Mulyani,” kata Jhon dalam akun media sosial X miliknya, Minggu (22/12/2024).

Dia menyatakan, dalam pikiran Sri Mulyani dan para ekonom pada umumnya, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak solusi terbaik bukan menaikkan PPN, tetapi memberi stimulus pajak.

Namun kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto keras kepala dan anti kritik. Dia menyindir program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.

“Tapi, bosnya kali ini agak bebal. Keras kepala dan anti kritik. Apapun masalahnya, solusinya adalah makan siang gratis. Nggak sepakat ya keluar. Protes artinya melawan negara,” tuturnya.

Menurutnya, program ini ia yakini Sri Mulyani juga tertawa saat pertama kali Prabowo menyodorkan dihadapan para akademisi UGM saat masa kampanye Pilpres 2024

“Tapi nasi sudah hampir jadi feses (bukan bubur lagi). Apapun harus dilakukan secara ugal-ugalan demi maksimalisasi penerimaan negara bidang pajak,” ungkapnya.

Karena kata Jhon, pajak sifatnya "memaksa", jadi rakyat dipalak dengan dalih "negara lain masih banyak yang lebih tinggi PPN-nya"

“Alasan ini terdengar ‘maksa banget’. Kok standarnya negara lain? Kenapa tidak disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri? Kita buat standar sendiri dong. Mau meniru siapa? Singapura saja cuma 9% kok,” jelasnya.

“Lagipula, jika mengacu pada negara berkembang yang mirip-mirip seperti Indonesia yaitu Vietnam, tarif PPN mereka malah turun jadi 8%,” lanjutnya.

Dengan turunnya PPN, para pengusaha UMKM lebih hidup, kelas menengah dan kelas bawah lebih bergairah membelanjakan uangnya.

Dia berharap agar PPN diturunkan sedikit, untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Seperti halnya strategi marketing pedagang Cina. Apalagi 61% PDB Indonesia itu disumbang oleh UMKM. Pemerintah lebih baik memberi stimulus dengan seminimal mungkin tidak menaikkan PPN.

“Oppss…tapi PPN kan hanya untuk barang mewah. Kata siapa? Lihat tuh paket data internet saja dipalaki. Apa hubungannya dengan UMKM? Lo kira UMKM bergairah itu ga didukung oleh layanan delivery order seperti Gofood, Shopee food atau Grab food yang butuh koneksi internet?” lanjutnya.

“Yuk, jangan sesederhana itu ah mikirnya hehehe. Ehhh, kok jadi gue yang jadi Menteri Keuangan pake mikirin ini segala ya Ya. Pikiran Sri Mulyani sejatinya sama seperti kita. Ga perlu harus jadi menteri keuangan untuk memproduksi pikiran kalo PPN 12% bisa membunuh UMKM. Tapi, Sri Mulyani hanya pion Prabowo. Apapun perintah Prabowo, jawabannya harus ‘siap bos,’. Kalau sekali-kali memberi kritik, awas ada mayor Teddy siap-siap japri via WA hehehe,” tandasnya.

Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

Selanjutnya, buah-buahan kategori premium ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar)