Esposin, SOLO -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Adik Sasongko, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan upaya pembentukan persepsi publik terkait kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen.

Menurut dia, saat ini sedang gencar upaya dari pihak tertentu yang seolah ingin cuci tangan terkait kebijakan PPN 12 persen. Ia mengatakan kebijakan yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 7/2024 itu lahir ketika PDIP masih menjadi partai penguasa.

Tapi, belakangan PDIP menyatakan menolak kebijakan tersebut. "Kebijakan PPN 12 persen yang diatur dalam UU Nomor 7/2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, bukankah kebijakan ini dibuat ketika PDIP menjadi partai yang berkuasa?" terang dia, Minggu (22/12/2024).

Adik yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah (Jateng) meliputi Kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten, mengatakan rakyat tidak boleh lupa. Selain komposisi DPR RI mayoritas dari PDIP, juga sosok Puan Maharani sebagai Ketua.

"Sejarah harus selalu diingat, bukankah ketika kebijakan PPN 12 persen diketok palu oleh DPR dipimpin oleh Ketua Puan Maharani dari PDIP? Bukankah Ketua Panja UU yang menetapkan PPN 12 persen adalah Dolfie OFP dari PDIP?" urai dia.

Adik mengatakan fakta tersebut harus dipegang teguh masyarakat di tengah upaya cuci tangan PDIP. Dengan begitu masyarakat dapat melihat secara objektif terkait kebijakan PPN 12 persen. Jangan sampai masyarakat termakan penggiringan opini dari PDIP.

"Kenapa sejumlah politikus PDIP jadi rabun sejarah, penglihatannya seakan buram, tampil bak pahlawan di malam gelap, memprovokasi dan mempersoalkan bahkan meminta Presiden Prabowo membatalkan kebijakan PPN 12 persen?" tanya Adik.

Adik Sasongko merupakan legislator DPR yang baru masuk pada periode 2024-2029. Dia bertugas di Komisi XIII yang membidangi tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM). Walau masih baru di Senayan, Adik aktif dalam rapat-rapat kerja DPR sesuai bidangnya.