Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespon adanya tuduhan dari Gerindra yang menyebut bahwa PDIP yang menginisiasi PPN 12 persen.

"Di periode kedua Jokowi (PDIP dan Gerindra) sama-sama di kabinet. Artinya, PDIP dan Gerindra di kabinetnya Jokowi yang merumuskan soal PPN 12 persen. Jadi tidak perlu saling menyalahkan," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.

Seharusnya, kata Muslim, pemerintahan saat ini mencari solusi agar PPN 12 persen tidak membebankan rakyat. Jika perlu, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PPN dimaksud.

"Gerindra jangan cuma cari kambing hitam soal PPN 12 persen, tapi cari solusi atas situasi ekonomi yang membahayakan bangsa dan negara ini. Di mana dolar sudah sama seperti di saat Presiden Soeharto lengser," pungkas Muslim.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.