Jakarta -

Fraksi PAN DPR RI menyatakan dukungannya terhadap implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

"Kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Dengan memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional," ujar Putri dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan PPN 12% dirancang dengan prinsip keadilan guna menjaga daya beli masyarakat kecil. Barang kebutuhan pokok, seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN.

Di sisi lain, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi. Pendekatan ini memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.

"Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh," jelasnya.

Stimulus yang telah dirancang oleh pemerintah ini mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga yang terdiri dari 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50% bagi pelanggan 2200 VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025.

(ega/ega)