JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tegas meminta Israel menghentikan serangan udaranya terhadap Suriah yang dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial negara itu.

Israel diketahui melakukan serangan udara ke sejumlah posisi di Suriah, mengklaim menyasar senjata strategis dan infrastruktur militer, seiring dengan tumbangnya Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember.

"Kedaulatan, kesatuan teritorial, dan integritas Suriah harus dipulihkan sepenuhnya, dan semua tindakan agresi harus segera diakhiri," kata Sekjen Guterres kepada wartawan, dilansir dari Reuters 20 Desember.

Selain serangan udara, pasukan Israel juga dipindahkan ke zona demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel - yang dibuat setelah perang Arab-Israel tahun 1973 - yang dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pejabat Israel sendiri menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan terbatas dan sementara untuk memastikan keamanan perbatasan Israel, tetapi tidak memberikan indikasi kapan pasukan akan ditarik.

"Saya tegaskan: Tidak boleh ada pasukan militer di area pemisahan selain pasukan penjaga perdamaian PBB – titik. Israel dan Suriah harus menjunjung tinggi ketentuan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974, yang masih berlaku sepenuhnya," tegas Sekjen Guterres.

Dijelaskan olehnya, PBB berfokus pada memfasilitasi transisi politik yang "inklusif, kredibel, dan damai" di Suriah dan menyalurkan bantuan untuk memerangi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

"Ini adalah momen yang menentukan – momen harapan dan sejarah, tetapi juga momen ketidakpastian yang besar," katanya.

Dikatakannya, beberapa pemain mungkin mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri.

"Namun, merupakan kewajiban masyarakat internasional untuk berdiri bersama rakyat Suriah yang telah sangat menderita. Masa depan Suriah harus dibentuk oleh rakyatnya, untuk rakyatnya, dengan dukungan kita semua," tandasnya.

Guterres juga menunjuk pengacara Meksiko Karla Quintana untuk mengepalai Lembaga Independen untuk Orang Hilang di Suriah dan mengatakan timnya harus diizinkan untuk sepenuhnya menjalankan mandat mereka.

Majelis Umum PBB membentuk lembaga tersebut pada tahun 2023 untuk menemukan apa yang terjadi pada orang hilang dan untuk memberikan dukungan kepada para korban, penyintas, dan keluarga mereka.

Terpisah, Komisi Internasional untuk Orang Hilang di Den Haag mengatakan telah menerima data yang menunjukkan kemungkinan ada sebanyak 66 lokasi kuburan massal yang belum diverifikasi di Suriah.

Lebih dari 150.000 orang dianggap hilang, menurut organisasi internasional dan Suriah, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, katanya.

Diketahui, tindakan keras oleh Assad terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi yang damai pada tahun 2011 menyebabkan perang saudara. Jutaan orang melarikan diri dari Suriah sementara jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri.