Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada

Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan penguatan program pengawasan partisipatif penting dilakukan untuk menjaga integritas pemilu ke depan.

Menurut Lolly, saat ini implementasi program pengawasan partisipatif telah tumbuh secara signifikan, akan tetapi Bawaslu mencatat tidak semua daerah menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.

“Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada,” kata Lolly dalam diskusi The Indonesian Forum, yang diselenggarakan The Indonesian Institute, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

. Kemendagri soroti digitalisasi pemilu dalam Renstra BSKDN 2025-2029

Lolly mengatakan bahwa pengawasan yang melibatkan lembaga terkait dan masyarakat dapat menciptakan proses pemilihan pemimpin yang lebih baik.

“Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat dan lembaga terkait, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono menyebut berdasarkan kajian akhir tahun TII, pengawasan partisipatif masih memiliki sejumlah tantangan.

Misalnya, kata Arfianto, masih adanya perbedaan pemahaman di Bawaslu daerah terkait dengan pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

“Tantangan lain yang ditemukan dalam kajian TII adalah munculnya sikap pengawas ad hoc yang cenderung money-oriented (berorientasi pada uang) atau sekadar mencari pekerjaan. Kemudian, struktur birokrasi yang hierarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat,” sambung dia.

Pada diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam dinamika pengawasan pemilu.

“Misalnya, penggunaan AI untuk mendeteksi hoaks atau pola kampanye negatif yang tersebar luas di media sosial menjadi isu yang semakin penting,” ujar Kaka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024