FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi memberi sentilan kepada Partai PDI Perjuangan.

Hal itu terkait dengan PPN 12 persen yang akan mulai berlaku mulai awal Januari 2025 mendatang.

Dia menyinggung PDI Perjuangan yang ikut dalam menyetujui RUU HPP menjadi UU HPP yakni UU Nomor 7 tahun 2021.

“Pada tahun 2021, PDIP adalah Partai yang menyetujui RUU HPP menjadi UU HPP, yaitu UU 7 tahun 2021, dimana pada pasal 7 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa PPN mulai 1 Januari 2025 menjadi 12 persen,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X, Kamis, (19/12/2024).

Menurutnya, siapa pun presidennya, pasti harus menjalankan perintah Undang-undang tersebut.

“Jadi mau siapapun Presidennya, akan menjalankan perintah UU ini. Jadi @PDI_Perjuangan jangan kebanyakan main drama lah, lagian aktingnya pada jelek semua,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kebijakan ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

Dilansir Antara, daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

Selanjutnya, buah-buahan kategori premium

Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar)