Esposin, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025, Rabu (18/12/2024) malam.

Dalam putusan tersebut, tertinggi ada di Kota Semarang sebesar Rp3.454.827 dan terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.2.170.475.

Adapun besaran UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam surat itu, rata-rata kenaikan UMK Tahun 2025 di 35 kabupaten/kota sebesar Rp.148.742, atau masing-masing sebesar 6,5% dari UMK 2024.

Sedangkan untuk UMSK 2025, terdapat dua daerah yang ditetapkan. Yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang dengan nilai UMSK lebih tinggi dari UMK 2025.

Penjabat (Penjabat) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mengatakan UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu. Yaitu yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Sektor tersebut memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu juga ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan,” kata Nana di rumah dinas Puri Gedeh, Rabu (18/12/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Nana juga mengumumkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah 2025. Upah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/44 Tahun 2024 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Nilai UMSP Jateng tahun 2025 didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi, yakni sebesar sebesar Rp.2.277.816. Besaran tersebut untuk pekerjaan pada sektor Jasa Pekerjaan Konstruksi Pabrikasi Bangunan Sipil dan Penyewaan alat konstruksi dengan operator.

Nana menjelaskan, penetapan UMK, UMSK, dan UMSP ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Selain itu juga berdasarkan rapat Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, dan rekomendasi upah minimum sektoral dari Pj Bupati Jepara dan Wali Kota Semarang.

Nana menegaskan, UMK itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar hal tersebut, bisa dikenai sanksi.

“Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah,” tandasnya.

Kebijakan ini, lanjut Nana, berlaku mulai 1 Januari 2025. Dengan ditetapkan UMK, UMSK, dan UMSP Jawa Tengah 2025 ini, diharapkan agar perusahaan-perusahaan yang di Jawa Tengah bisa menyesuaikan ketentuan yang berlaku.