Abadikini.com, JAKARTA – Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengakui perempuan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah lazim menempati jabatan yang biasanya diisi laki-laki salah satunya di Dinas Sumber Daya Air (SDA).

“Di DKI, semuanya terbuka, seleksi jabatan dan lain-lain. Sumber Daya Air, itu yang menangani banjir, harus betul-betul melihat ketinggian air di hulu, hilir, dan lain-lain, (dijabat) perempuan, yang dulu selalu laki-laki,” kata dia dalam talkshow bertajuk “#herstory: Perempuan dan Ibu di Era Digital, Mendukung Jakarta Kota Global” di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Jabatan Kepala Dinas SDA DKI selama beberapa tahun ke belakang selalu dijabat para lelaki, misalnya periode 2021-2023 yang diemban Yusmada Faizal, lalu 2019-2021 oleh Juaini Yusuf, 2015-2019 oleh Teguh Hendrawan, kemudian tahun 2015 oleh Tri Djoko Sri Margianto.

Saat ini, Dinas SDA DKI dipimpin Ika Agustin Ningrum sebagai pelaksana tugas (Plt). Ika sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA DKI.

“Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta (Askesra), dulu katanya karena salah satu tugasnya ketemu kyai-kyai dan lain-lain, biasanya laki-laki. Tapi perempuan bisa kok. Sudah tidak ada lagi jabatan ini harus laki-laki,” ujar Sri.

Saat ini, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Suharini Eliawati sebagai pelaksana tugas (Plt.). Eliawati juga mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

“Artinya perempuan selalu bisa,” ujar Sri.

Dia mengatakan perempuan boleh saja berambisi namun harus dengan cara-cara yang baik (in a good way). Ini artinya, kata dia, ada aturan yang perlu dipatuhi yakni terus mendukung sesama perempuan.

“Jangan ambisi sikut kiri-kanan, apalagi yang disikut perempuan, itu sudah tidak boleh. Kita harus punya aturan (rule) perempuan support perempuan, bagaimana terus maju mendukung perempuan,” ujar dia.

Masih membahas peran perempuan dalam pembangunan Kota Jakarta, Sri kemudian menyoroti peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita di Jakarta.

Dia mengatakan para kader PKK merupakan agen dari Pemprov DKI.

“Seluruh program pemerintah, itu di depan adalah ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, dan sebagainya. Kita punya dasawisma, satu PKK bertanggung jawab terhadap 10-20 rumah. Dia tahu betul apa yang ada di rumah tersebut, kemudian menyuarakan pada kami apa yang harus diintervensi,” kata dia.

Merujuk laman PKK DKI Jakarta, potensi kader PKK di DKI Jakarta mulai dari kelompok dasawisma sebanyak 76.114, PKK RW sebanyak 2.569 dan PKK RT sebanyak 28.574.

Kemudian, terdapat sebanyak 3.594 anggota Tim Penggerak (TP) PKK dengan rincian anggota TP PKK Kota/Kabupaten enam wilayah sebanyak 138 orang, 44 Kecamatan dengan anggota 484 orang dan 267 Kelurahan dengan anggota 2937 orang.

sumber: Antara