Pemerintah menyatakan tidak akan mengimpor beras pada 2025. Penghentian impor beras ini bersamaan dengan penghentian impor gula dan garam konsumsi serta jagung pakan ternak. 

Para pakar meragukan kebijakan mengimpor beras ini akan berjalan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yakin Indonesia bisa menstop impor empat komoditas tersebut pada 2025 dan kemudian mencapai swasembada pangan sepenuhnya pada 2027.

Para pakar menyebut penghentian impor empat komoditas tersebut bisa terjadi pada 2025 karena stok yang tersedia memang berlimpah. Persoalannya adalah pada tahun-tahun berikutnya hal yang sama belum tentu terulang, entah karena fenomena iklim tertentu, serangan hama, atau pemerintah salah menghitung perkiraan produksi dan kebutuhan dalam negeri.

Ancaman fenomena iklim El Nino masih kentara dan bisa berdampak dua tahun produksi beras turum drastis. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjadi kelangkaan komoditas pangan yang ujungnya harga barang-barang akan menjulang.

Secara faktual Indonesia masih rentan dan masih sangat mungkin bergantung pada impor untuk menjaga ketahanan pangan. Saat impor dihentikan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. 

Tentu saja rencana penghentian impor beras menjadi kabar yang bagus bagi para petani. Logika mereka adalah ketika impor beras distop, berarti pemerintah akan memaksimalkan hasil pertanian dalam negeri. 

Penghentian impor beras harus berefek positif pada kesejahteraan petani. Pemerintah yakin tidak perlu mengimpor beras pada 2025 karena berlimpahnya stok beras nasional saat ini dan produksi yang diproyeksikan meningkat tahun depan. 

Menurut perhitungan pemerintah, stok beras Perum Bulog pada akhir 2024 bakal mencapai 1,95 juta ton. Pada saat yang sama, stok beras yang beredar di masyarakat diperkirakan lebih dari enam juta ton. 

Total stok sekitar delapan juta ton. Pada 2025, pemerintah optimistis produksi beras bakal mencapai 32 juta ton, sementara konsumsi hanya 31 juta ton.

Beras impor sering dipilih konsumen karena kualitas yang konsisten dan harga yang lebih kompetitif. Penghentian impor akan mendorong petani lokal untuk memenuhi permintaan dalam negeri. 

Jika kualitas dan kuantitas beras lokal belum memadai, dikhawatrian masyarakat akan kesulitan mendapatkan pilihan beras berkualitas.

Kebijakan penghentian impor beras seharusnya dapat mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi pada sisi kuantitas maupun kualitas. 

Kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara konkret dengan terukur dan terstruktur agar tidak kontraproduktif.

Dengan adanya jaminan pasar, infrastruktur, dan akses modal, petani akan lebih termotivasi untuk memperluas lahan pertanian, mengadopsi teknologi pertanian modern, dan meningkatkan produktivitas hasil panen.

Penghentian impor beras harus didukung fondasi pertanian dalam negeri yang kukuh. Tanpa itu, penghentian impor beras pada 2025 hanyalah keberuntungan, bukan buah kebijakan serius di sektor pertanian.