Esposin, SOLO — BPJS Ketenagakerjaan Surakarta akan terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kepesertaan. Pada 2025 nanti BPJS Ketenagakerjaan Surakarta akan menambah jangkauan dalam menggerakkan ekosistem di lingkup desa/kelurahan. 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Teguh Wiyono, mengatakan ke depan pihaknya akan terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan.

Menurutnya hal tersebut saat ini sudah dimulai dilakukan di beberapa daerah. Namun pada 2025 nanti hal tersebut akan dioptimalkan. Dikatakannya saat ini masih ada gap terkait jumlah kepesertaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada di Solo. Melalui penguatan ekosistem di tingkat bawah, diharapkan bisa mengurangi gap tersebut. 

"Terkait gab yang ada, sebenarnya tahun ini kami sudah turun sampai ke kelurahan/desa hingga ke RT. Kami akan menggalakkan lagi ekosistem desa/kelurahan [di 2025]. Kita tahu kelurahan itu paling dekat dengan masyarakat. Ketika di situ ada usaha apa saja yang berkembang tentunya akan tahu. Kemudian kami akan mengomunikasikan dengan pemerintah kelurahan/desa," kata dia kepada wartawan, Selasa (17/12/2024). 

Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat yang bekerja semua bisa mendapatkan perlindungan, baik yang bekerja formal maupun nonformal. Dengan begitu masyarakat yang berdagang, petugas sampah, pengelola bank sampah dan sebagainya juga bisa mendapat perlindungan jaminan sosial.  Dia menyebutkan kepesertaan Jamsostek berbasis NIK di Solo saat ini sebanyak 100.512 dari 227.164 penduduk bekerja, atau masih ada gap 126.652. 

"Khusus Solo, coverage baru 44,24% yang seharusnya 50% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Solo," kata dia. 
Namun untuk pembayaran manfaat klaim, mulai dari kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pensiun maupun beasiswa, secara umum mengalami kenaikan. Jika pada 2023 total manfaat yang dibayarkan di Solo mencapai Rp70,28 miliar, di 2024 sampai dengan 28 November mencapai Rp71,75 miliar. 

Selain mengoptimalkan komunikasi dengan pemerintah desa/kelurahan maupun kecamatan, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta juga akan berupaya untuk terus berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha maupun pekerja serta pihak-pihak terkait lainnya.