Esposin, SOLO -- Kota Solo secara umum dinilai sudah siap untuk melaksanakan program elektrifikasi transportasi umum khususnya bus Batik Solo Trans atau BST. Namun, penerapan program itu terganjal belum adanya investasi dan minimnya sumber daya manusia (SDM) terampil.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Wahyudi Sutopo, saat diwawancarai Espos di sela-sela acara CEO Talk #1 dan Forum Discussion Group (FGD) bertajuk Bus Listrik untuk Dekarbonisasi di FT UNS Solo, Selasa (17/12/2024).

Menurut Wahyudi, mewujudkan elektrifikasi bus Batik Solo Trans (BST) membutuhkan investasi yang tidak murah. "Maka kami UNS melalui program Koneksi [program hibah riset dari Pemerintah Australia ke Indonesia] bisa membantu mencarikan solusi bersama,” kata dia.

Sesuai hitung-hitungan timnya, satu unit bus listrik setidaknya membutuhkan dana Rp3 miliar. Dengan asumsi Kota Solo membutuhkan 100 bus listrik lengkap dengan sarana penunjang kelistrikan lainnya sekurang-kurangnya membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun-Rp1,6 triliun.

Selain itu, elektrifikasi bus BST Solo juga perlu penyiapan energi terbarukan sebagai suplai energi listrik kendaraan. Dia menyebut kebutuhan listrik sebanyak 100 bus adalah 37 mega Watt sedangkan produksi listrik maksimum di PLTSa Putri Cempo maksimum hanya 5 mega Watt.

“Maka peluang energi terbarukan bisa diperoleh dari pemanfaatan PLTS terapung di Waduk Cengklik atau Waduk Gajah Mungkur. Dengan mengaktifkan dekarbonisasi memakai energi terbarukan muncul kemungkinan dibutuhkannya tenaga kerja baru dan pertumbuhan ekonomi hijau. Sehingga bus listrik ini bagian dari solusi agar demand listrik naik dan disuplai energi terbarukan sehingga bisa menurunkan biaya,” jelasnya.

Tenaga Terampil

Soal tenaga terampil, menurutnya, di Solo sudah cukup banyak, namun untuk menjadi tenaga terampil perlu dilatih. Bagaimana mengemudi bus listrik, bagaimana merawat bus listrik, dan sebagainya.

Menurutnya, tenaga terampil untuk elektrifikasi bus BST Solo ke depan perlu diisi orang-orang lama agar tidak muncul persoalan-persoalan baru. Posisi driver dan teknisi, kata dia, tidak perlu diubah, hanya perlu dilatih karena perawatan bus listrik lebih mudah dan hanya perlu sertifikasi tertentu.

“Hal ini kami juga akan siapkan, Australia punya teknologi, UNS akan menjadi jembatan untuk melakukan training tenaga terampil elektrifikasi bus karena kami punya tempatnya di Pusbangnis,” ujar dia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Taufiq Muhammad, juga mengatakan Pemkot Solo sudah siap mendukung dekarbonisasi dan elektrifikasi bus BST, mulai dari aspek kelembagaan, jaringan, dan infrastruktur. Hanya, kendala terbesar yang dihadapi, menurut Taufik, adalah anggaran dan kesiapan SDM.

Pada 2022, dia mengklaim telah melakukan kajian strategi pembiayaan bus listrik. Hasilnya diketahui harga bus listrik tiga kali lebih mahal daripada bus konvensional.

“Bus biasa itu Rp1,2 miliar kalau bus listrik Rp3,6 miliar, jadi kalau satu koridor saja butuh 20 bus, kami butuh Rp70 miliar. Padahal kami punya lima koridor, tinggal kalikan saja. Jika itu diterapkan, APBD tidak bisa membiayai yang lain,” kata dia saat sesi FGD.

Taufik menyebut salah satu alasan belum menjalankan program mobil atau bus listrik pada 2022 silam adalah SDM yang belum siap. Elektrifikasi bus adalah sesuatu yang baru, ditambah belum ada peralatan untuk maintenance.

“Dishub itu punya tim penguji kelaikan kendaraan tapi baru kendaraan bermotor konvensional. Ditambah regulasi dari pemerintah pusat dan standardisasi bus listrik juga belum ada,” terang dia.

PLN Siap Mendukung

Dia menegaskan Pemkot Solo siap mendukung dekarbonisasi dan bus listrik serta akan melakukan penghitungan ulang anggaran bila diperlukan. Harapannya ke depan Solo bisa menjadi kota percontohan di Indonesia untuk menjalankan transportasi bus elektrik.

Pada kesempatan yang sama, Manajer PT PLN UP3 Solo, Moh Sadli, menegaskan komitmennya untuk mendukung zero emisi. Saldi mengatakan ke depan bila elektrifikasi bus BST Solo berjalan, PLN juga siap turut serta mengembangkan infrastruktur pendukung seperti penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) khusus bus.

“Kenapa SPKLU atau tempat charge bus belum ada di Solo, karena belum ada bus listriknya. Tapi kalau ke depan memang ada otomatis akan tersedia,” jelas dia.

Sebagai informasi berdasarkan Peta Jalan Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan yang dirilis Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Solo tidak termasuk 11 kota prioritas elektrifikasi transportasi publik di Indonesia.

Sebelas kota yang masuk yakni Medan, Yogyakarta, Jakarta, Batam, Bandung, Denpasar, Semarang, Padang, Surabaya, Bogor, dan Pekanbaru. 

Pemilihan sebelas kota tersebut didasarkan pada keberadaan transportasi publik perkotaan, otoritas atau lembaga transportasi publik, keberadaan operator transportasi publik, komitmen dan kontinuitas penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik, komitmen daerah berupa rencana transportasi regional/daerah, kapasitas fiskal daerah, dan ketersediaan dan stabilitas jaringan listrik. 

Elektrifikasi transportasi publik perkotaan di 11 kota prioritas membutuhkan lebih dari 6.600 unit bus listrik dan 2.300 unit fasilitas pengisian daya yang membutuhkan biaya investasi hingga Rp40 triliun pada 2030.