Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa mengetahui akar masalah dari politik uang yang membuat biaya politik tinggi menjadi hal yang paling penting saat ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto agar sistem pemilihan umum (pemilu) di daerah diubah, yakni dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

“Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi, tetapi yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi, itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua,” kata Wamendagri usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wamendagri mengatakan bahwa wacana yang disampaikan Presiden disebabkan perhatiannya atas fakta yang berkembang di masyarakat, yakni adanya biaya politik yang tinggi dalam pemilu.

“Ini ditangkap oleh Presiden, dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kami berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya,” jelasnya.

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

. Algoritma: Banyaknya calon tunggal pilkada karena biaya politik tinggi

. Bamsoet soroti politik biaya tinggi dengan korupsi pada capim KPK

Pewarta: Rio Feisal, Luthfia Miranda
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024