FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Tito, langkah ini akan mengurangi biaya besar yang selama ini dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Ya, saya sependapat tentunya. Kita semua melihat bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Tito juga menyoroti dampak negatif dari pilkada langsung, seperti potensi kekerasan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap bisa dianggap sebagai bentuk demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD. Demokrasi kan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau melalui DPRD, itu juga demokrasi, tapi dengan perwakilan," jelas Tito.

Pemerintah, lanjutnya, tengah merancang pembahasan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah ini. Tito mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Nanti gongnya akan kita cari, tapi sebelum itu, kita akan mengadakan rapat bersama teman-teman DPR, parpol, dan akademisi," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan pandangan serupa. Dalam acara HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut jauh lebih efisien karena pemilihan hanya dilakukan untuk anggota DPRD, sementara DPRD yang menentukan kepala daerah, termasuk bupati dan gubernur.

Prabowo menyoroti tingginya biaya pilkada di Indonesia yang mencapai triliunan rupiah dalam waktu singkat. "Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari saja. Padahal uang itu bisa digunakan untuk makanan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau irigasi," ujar Prabowo. Ia juga mengajak para pemimpin partai politik untuk memikirkan langkah perbaikan sistem politik ini.

"Negara tetangga kita efisien. Sekali memilih anggota DPRD, selesai. DPRD itu yang menentukan gubernur dan bupati," katanya, menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem demokrasi.

Tito dan Prabowo sepakat bahwa kajian mendalam diperlukan sebelum mengambil keputusan besar ini. Mereka berharap sistem baru bisa membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara. (bs-zak/fajar)