Esposin, SOLO -- Langkah DPP PDIP memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari keanggotakan partai politik tersebut per Sabtu (14/12/2024), menuai sorotan dari banyak pihak.

Salah satunya dari Koordinator Nasional (Kornas) Relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso. Menurut dia, setiap organisasi memang mempunyai aturan atau mekanisme pengelolaan sendiri, termasuk organisasi partai politik PDIP.

Tapi, dia berpendapat alangkah lebih baiknya bila PDIP terlebih dulu melakukan tabayun kepada Jokowi dan Gibran sebelum mengambil keputusan untuk memecat mereka. "Alangkah baiknya, menurut saya, kalau ada tabayun sebelumnya dari PDIP kepada Pak Jokowi maupun Mas Gibran," ungkap dia kepada Espos di Solo, Senin (16/12/2024).

Namun demikian, terlepas dari status Jokowi dan Gibran yang tidak lagi menjadi anggota partai politik, Kuat menekankan hal terpenting adalah nilai kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Jokowi dinilai telah membuktikan kebermanfaatannya untuk bangsa selama 10 tahun memimpin Indonesia.

"Pak Jokowi sudah menunjukkan kebermanfaatannya untuk bangsa," kata dia. Begitu juga sosok Gibran yang kini menjadi Wakil Presiden (Wapres), sedang membuktikan kebermanfaatannya untuk bangsa dan negara.

"Saya pikir nilai utamanya pada kebermanfaatan kita untuk bangsa ini. Bukan pada apakah kita berpartai atau tidak, atau pun kita berpartai apa," tandas Kuat.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai tersebut terhitung sejak Sabtu (14/12/2024) lalu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan PDIP di Jakarta, Senin (16/12/2024).

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin seperti dilansir Antara.

Dia menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara terperinci nama-nama mereka. Dalam tiga surat yang dibacakan Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka.

Ketiganya selanjutnya dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut.

Dia melanjutkan PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang. Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Jokowi bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.