Esposin, SOLO -- Pengaruh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), disebut tidak akan habis walau dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Jokowi diyakini akan memakai pendekatan baru di perpolitikan nasional.

Walau tidak lagi menjadi Presiden, Jokowi diyakini akan tetap menjaga pengaruhnya di tingkat nasional menggunakan pendekatan berbeda. Pendapat itu disampaikan Pengamat Politik UNS Solo, Moh Abdul Hakim, saat diwawancarai wartawan, Senin (16/12/2024) malam.

"Dengan tidak lagi menjadi Presiden dan sekarang dipecat oleh PDIP, tidak berarti Pak Jokowi habis. Saya lihat Pak Jokowi terus mengkapitalisasi pengaruh pribadinya, ditunjang dengan jejaring patron-klien yang beliau bangun kemarin selama Pilkada 2024," ujar dia.

Abdul Hakim menyebut para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang kemarin di-endorse Jokowi bakal menjadi modal penting. Apalagi cukup banyak dari mereka yang berhasil memenangi Pilkada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Terlebih kebanyakan dari para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang di-endorse Jokowi dan menang tersebar di Pulau Jawa, pulau yang menjadi pusat pertarungan elektoral setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Modal itu dinilai cukup bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya di dunia politik.

"Pak Jokowi kemarin kan meng-endorse puluhan kepala daerah dan sebagian sukses cukup masif terutama di Jawa. Ini jadi modal cukup besar, sehingga bila pertanyaannya apakah beliau akan berpartai, saya kira tidak. Pak Jokowi akan pakai pendekatan berbeda," urai dia.

Dalam pendekatan itu, menurut Abdul Hakim, Jokowi akan memusatkan magnet politiknya pada figur personalnya. Jokowi tidak akan mengandalkan pengaruhnya kepada organisasi atau mesin partai. Sehingga Jokowi akan pasti akan terus aktif dalam berbagai aktivitas publik.

Relasi Patron-Klien

"Jokowi memusatkan magnet politiknya pada figur personal, tak mengandalkan mesin politik. Itu yang dirawat dengan aktif di publik, sembari memperkuat jejaring interpersonal. Pak Jokowi sekarang kan lebih mengandalkan pendekatan relasi patron-klien," kata dia.

Abdul Hakim juga melihat keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden juga akan ikut menjaga pengaruh Jokowi lima tahun ke depan. "Kalau mau mendirikan atau bergabung dengan partai mestinya saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12/2024) lalu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan PDIP di Jakarta, Senin (16/12/2024).

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin seperti dilansir Antara.

Dia menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara terperinci nama-nama mereka. Dalam tiga surat yang dibacakan Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka.

Ketiganya selanjutnya dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.