Esposin, SOLO -- Dua pimpinan partai politik (parpol) di Kota Solo mendukung wacana pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota oleh DPRD setempat yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Dua parpol itu yakni Partai Gerindra dan PKS.

Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, berpendapat wacana dari Presiden Prabowo Subianto itu sangat tepat. "Wacana yang disampaikan Pak Prabowo tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu tujuannya mengurangi biaya yang sangat luar biasa. Sehingga kami sangat setuju," ungkap dia saat diwawancarai Espos, Minggu (15/12/2024).

Dengan biaya politik Pilkada langsung yang sangat besar, menurut Ardianto, akan memicu pemikiran kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk cari pengganti atau mengembalikan modal saat menjabat.

Dia merujuk kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kebanyakan pelaku atau tersangkanya kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Saat menjabat, mereka berpikir habis berapa, sehingga memicu terjadinya korupsi. Yang selama ini ditangkap KPK karena korupsi kan paling banyak dari para kepala daerah," tutur dia.

Ditanya biaya politik untuk pemenangan Pilkada langsung di tingkat kabupaten-kota, menurut Ardianto, sangat variatif. Banyak variabel yang mempengaruhi, seperti tingkat elektabilitas calon.

Bagi calon-calon yang belum banyak dikenal masyarakat, mereka harus melakukan banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pemilih. Sehingga butuh biaya banyak.

Variabel lain yang mempengaruhi biaya politik Pilkada adalah tingkat kompetisi antarcalon. Bila persaingan antarcalon sangat kompetitif, artinya harus banyak manuver untuk memenangi hati rakyat.

Ardianto memprediksi biaya politik Pilkada tingkat kabupaten/kota dalam Pilkada langsung mencapai puluhan miliar rupiah. Berapa kisaran pastinya tergantung kondisi tiap daerah.

Butuh Analisis

"Ya kalau untuk Pilkada langsung kabupaten/kota tidak sampai ratusan miliar rupiah lah. Tapi saya pikir butuh puluhan miliar Rupiah. Tergantung bagaimana peta Pilkada daerah itu," urai dia.

Lebih jauh, Ardianto menilai Pilkada dipilih legislator DPRD setempat sudah cukup representatif. Sebab para legislator yang ada di DPRD sudah mewakili masyarakat di wilayah tersebut. "Para legislator di DPRD menurut saya sudah mewakili aspirasi dari masyarakat," ungkap dia.

Disinggung nilai kurang dari Pilkada dipilih legislator DPRD, menurut dia, butuh analisis. "Masih ada waktu lima tahun ke depan untuk membuat kajian atau analisis dari plus dan minus sistem Pilkada oleh DPRD ini. Tapi kami sangat mendukung wacana tersebut," tandas dia.

Ketua DPD PKS Solo, Daryono, berpendapat senada. Ia mendukung pilkada oleh DPRD karena akan sangat efisien dibandingkan Pilkada langsung. Bahkan menurut dia, efisiensi yang terjadi bisa jauh di bawah 50 persen dari Pilkada langsung. "Efisiensinya bisa di bawah 50 persen [dari biaya Pilkada langsung]. Bahkan bisa jauh di bawah itu," ujar dia.

Ihwal biaya politik pilkada langsung dia memperkirakan hingga puluhan miliar rupiah. "Iya, betul, betul. Mungkin secara resmi tidak mungkin muncul angka itu. Tapi informalnya ya biasa lah segitu. Itu baru tingkat kabupaten/kota. Belum lagi level Pilkada provinsi," kata dia.

Daryono tidak memungkiri biaya pilkada tingkat provinsi mencapai ratusan miliar rupiah. Alasan lain dia mendukung Pilkada dipilih DPRD yaitu menjaga kerukunan atau persatuan masyarakat. "Kalau Pilkada langsung kita ketahui risiko untuk benturan maupun perpecahannya cukup tinggi. Khususnya untuk Pilkada langsung yang persaingannya ketat," tutur dia.