Esposin, BOYOLALI -- Anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Wreda Agung Kuncoro, meminta masukan para difabel soal Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas yang hendak digodok kembali oleh lembaga legislatif tersebut.

Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan DPRD Boyolali sempat menggelar focus group discussion pada akhir November 2024 tentang Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Kami akan melakukan pembaruan dan evaluasi, supaya kami, sebagai wakil Bapak-Ibu, bisa lebih mengerti apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari Bapak-Ibu [penyandang disabilitas]. Sehingga pada akhirnya dapat kami tuangkan dalam peraturan daerah,” kata dia saat acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Candi, Ampel, Boyolali, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan DPRD Boyolali bertugas memberikan payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Wreda juga meminta masukan serta kontribusi aktif kepada penyandang disabilitas soal Perda yang sedang dievaluasi. Ia pun mempersilakan penyandang disabilitas untuk menghubunginya baik bertemu langsung atau lewat WhatsApp.

“Sehingga nanti pasal per pasal dalam Ranperda tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Masukan dari teman-teman difabel Ampel maupun Gladagsari nantinya akan menjadi sebuah kebijakan bagi seluruh masyarakat Boyolali,” jelas dia.

Ia mengatakan ingin semua fasilitas umum bisa ramah terhadap warga lanjut usia (lansia) dan difabel. Wreda mencontohkan akses, transportasi, dan kesempatan lapangan pekerjaan juga akan diatur lewat payung hukum.

Sudah ada beberapa perusahaan yang membuka pendaftaran khusus difabel. Namun, dengan payung hukum yang dibuat, diharapkan perusahaan di Boyolali lebih banyak memberikan kesempatan kepada difabel untuk bekerja.

Perwujudan Kata Inklusi

Wreda juga menceritakan saat berkuliah S2 di Inggris, ia memiliki teman seorang difabel. Akan tetapi, fasilitas dan aksesibilitas untuk difabel sangat diperhatikan dari segi transportasi, akses ke fasilitas umum, dan mendahulukan pelayanan umum untuk mereka.

Sebelumnya, Komunitas Difabel Ampel (KDA) Boyolali berharap inklusi yang selama ini digaungkan dan ditulis dalam peraturan diharapkan tidak sekadar isapan jempol, tapi juga ada aksi nyata.

Ketua KDA Boyolali, Sardi, mengatakan hal tersebut seusai acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Gedung Harnowo, Candi, Ampel, Boyolali, Sabtu (14/12/2024). Dalam acara tersebut, Sardi berharap ungkapan inklusi yang selama ini digaungkan tidak hanya berhenti dalam ucapan tapi juga dilakukan dalam aksi nyata.

Sardi menyatakan peringatan HDI oleh KDA Boyolali bersama dengan difabel dari Kecamatan Gladagsari, komunitas sepeda roda tiga Boyolali-Salatiga-Semarang, menyampaikan kegiatan HDI di Ampel digelar secara sederhana. “Jadi inklusi itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya kata-kata atau hanya dalam peraturan tapi diimplementasikan dalam aksi nyata,” kata dia kepada Espos.

Ia mengatakan masih banyak instansi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang difabel. Sebagai contoh, masih ada tempat umum seperti kantor kepala desa bahkan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum disertai akses untuk penyandang kursi roda. “Kalau kantor kabupaten memang accessible, tapi ada Puskesmas, sekolahan, sampai ke kantor desa, itu beberapa masih susah,” kata dia.

Ia menjelaskan pernah mengusulkan soal akses kursi roda, tapi pejabat terkait hanya mengiyakan tapi tidak ada realisasi. Terkadang, bahkan ada penganggaran program untuk penyandang disabilitas tapi tidak melibatkan difabel dalam membuat keputusan, sehingga yang direalisasikan tidak sesuai kebutuhan paling urgen.