tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengubah jargon partai yang selama ini digunakan. Dari semula ‘Suara Golkar, Suara Rakyat’ kini menjadi ‘Suara Rakyat, Suara Golkar’. Perubahan ini juga atas izin Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical).

Bahlil menyebut, lewat jargon baru kali ini ke depan partainya akan menyertakan keterlibatan dan menekankan pada suara rakyat. Terlebih, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, menyadari dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sulit rasanya jika Golkar hanya membawa visi-misi ke masyarakat.

“Kalau kemarin 'Suara Golkar, Suara Rakyat', rasanya Bang (Ical) sekarang kalau Pilkada Bang, kalau cuma visi-misi yang kita turunkan agak susah sekarang,” ujar Bahlil dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) jelang Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).

Di Pilkada 2024, Golkar diketahui gagal menempatkan kader terbaiknya di beberapa daerah. Kader Golkar yakni Airin Rachmi Diany dan Ridwan Kamil (RK) harus menelan pil pahit atau kalah suara dibandingkan lawannya di Pilkada Banten dan Jakarta.

Di Jakarta, hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi untuk Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 telah dimenangkan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau setara 50,6 persen.

Sementara gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan suara sebanyak 1.718.160 suara, atau 39,40 persen. Adapun paslon independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mendapatkan suara sebanyak 459.230 atau 10,53 persen.

Di sisi lain, rekapitulasi suara tingkat provinsi untuk Pilgub Banten 2024 oleh KPU hasilnya dimenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Keduanya unggul dengan memperoleh 3.102.501 suara atau sebesar 55,8 persen. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, mendapatkan suara sebanyak 2.449.183 suara, atau 44,12 persen.

“Jadi kalau cuma visi-misi yang kita turunkan agak susah sekarang. Jadi kita combine, coba kita balik menjadi 'Suara Rakyat, Suara Golkar'. Jadi apa yang dipikirkan oleh rakyat, itu yang akan diperjuangkan oleh Golkar,” sebut Bahlil.

Inisiasi perubahan jargon Golkar tersebut disambut baik oleh analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Kunto menyebut, dengan dibaliknya jargon tersebut Bahlil seolah ingin menggunakan istilah vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara tuhan.

“Dan dari situ kan ‘Suara Rakyat, Suara Gokar’ adalah turunan dari suara rakyat adalah suara tuhan,” ujar Kunto kepada Tirto, Kamis (12/12/2024).

Menurut Kunto, memang suara rakyat inilah yang harusnya jadi pedoman bagi partai politik untuk bertindak dan melakukan kegiatan politiknya. Dan jika ini benar-benar dilakukan tidak menutup kemungkinan akan membawa perubahan buat Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Sekjen Muhammad Sarmuji (kiri), Waketum Kahar Muzakir (kanan) dan jajaran pengurus partai Golkar lainnya menyampaikan keterangan pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Partai Golkar mengumumkan jajaran kepengurusan partai periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Reno Esnir/agr

Jangan Hanya Gimik

Analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, justru menilai jika hanya membuat slogan, apa yang dilakukan Bahlil tidak lebih dari membuat gimik politik belaka. Dari dulu semua partai politik selalu mengatakan suaranya adalah suara rakyat.

“Dan kita tahu sendiri, slogan itu sering kali hanya ada di poster, baliho, spanduk, dan stiker-stiker partai saja,” jelas dia kepada Tirto, Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, justru melihat sebenarnya perubahan jargon ini tidak akan berdampak besar. Sebab slogan Golkar sebelumnya mengesankan jika Golkar akan mengikuti suara rakyat, sementara jika dibalik menjadi suara Golkar mewakili suara rakyat, situasi itu serupa hanya slogan.

“Dan tidak terbukti sejalan dengan kehendak atau kebutuhan rakyat selama ini,” ujar dia kepada Tirto, Kamis (12/12/2024).

Dedi menyebut, faktanya parpol selama ini gagal mewakili kepentingan rakyat dalam hal tata kelola kebijakan, rakyat selalu mendapati hasil kerja DPR sekedar penyambung lidah oligarki. Terbukti banyak undang-undang yang dikerjakan DPR justru membuat rakyat kian terbatas, sementara oligarki kian leluasa membangun kesejahteraan.

Riset terbaru Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat, lima isu paling dominan dibahas dalam rapat pengawasan di DPR periode 2019-2024 adalah: isu bisnis (45 persen), ekonomi kerakyatan (30 persen), haji (13 persen), informasi dan digital (10 persen), serta pemilu (2 persen). Hal ini menunjukkan konsentrasi DPR periode sebelumnya tercondong pada persoalan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat luas, seperti pendidikan dan kesehatan.

IPC mencatat, DPR periode lalu juga cuma menampung sedikit aspirasi masyarakat sipil, yang diserap sebanyak 256 dari total 576 aspirasi. Sementara itu, dari kalangan akademisi cuma 99 yang diserap dari total 209 aspirasi. Sedangkan, hampir semua aspirasi dari pengusaha justru diserap DPR, yakni 300 dari 309 aspirasi.

“Partai politik di Indonesia punya kelemahan dasar, yakni menjadikan rakyat hanya sebatas pemilih di pemilu, bukan sebagai mitra jangka panjang yang menjadi tolok ukur kerja DPR, bahkan Golkar sekali pun sebagai partai tua, tidak melakukan pembinaan, pemberdayaan konstituen, mereka hanya jadikan konstituen sebatas pemilih,” jelas dia.

Di sisi lain, Kunto Adi mengatakan, jika selama ini suara rakyat tidak didengarkan dan terkesan tidak dilibatkan dalam kebijakan atau legislasi, itu menjadi catatan seluruh parpol untuk memperbaiki.

“Menurut saya kita tunggu bagaimana Golkar setelah mengubah slogan ini apakah benar-benar eksisten dengan slogannya atau ini hanya jargon belaka,” ujarnya.

Massa mahasiswa berusaha memanjat pagar saat berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Perlu Evaluasi

Musfi Romdoni mengatakan, jika perubahan slogan tersebut terjadi atas evaluasi terhadap hasil Pilkada 2024, yang perlu dilakukan Bahlil dalam hal ini ada dua. Pertama, Bahlil harus membangun soliditas internal, khususnya dengan gerbong-gerbong besar di Golkar.

“Saya kira Bahlil sedang melakukan ini. Isu kudeta yang sempat berembus beberapa waktu lalu sekarang redup. Bahlil sepertinya berhasil meredam gejolak dari gerbong-gerbong lain,” ujar dia.

Kedua, Bahlil perlu membuat rencana jangka panjang terkait cakada-cakada yang akan diusung Golkar lima tahun mendatang. Untuk melakukan ini, Bahlil harus memastikan bahwa kader Golkar di DPRD dan DPR RI harus memperjuangkan undang-undang dan kebijakan yang pro-rakyat.

“Ini akan menjadi PR besar untuk Bahlil. Sejauh ini citra Bahlil tidak begitu baik di tengah masyarakat. Ada isu gelar doktoral kontroversial, dan terakhir soal ojol yang disebut tidak mendapat BBM subsidi,” jelas dia.

Jika Bahlil ingin memperkuat citra Golkar untuk menghadapi pemilu mendatang, yang harus diperbaiki adalah citra Bahlil itu sendiri. Sebagai Ketua Umum Golkar, rakyat akan melihat kelakuan Bahlil sebagai representasi partai Golkar itu sendiri.

“Dan yang terpenting, Bahlil perlu mengurangi celetukan-celetukannya ketika bicara di depan publik. Sering kali pidato Bahlil tidak mencerminkan pejabat, melainkan obrolan di warung kopi,” pungkas dia.