Esposin, SEOUL - Presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan dari menjalankan tugas-tugas kepresidenan setelah kantornya menerima keputusan Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel) terkait pemakzulannya.

Mengutip dari Antaranews, penangguhan tersebut mulai berlaku pada Sabtu (14/12/2024) pukul 19.24 malam waktu setempat, sekitar 2,5 jam setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan Presiden Korsel tersebut dengan 204 suara dukungan.

Yoon tidak dapat menjalankan kekuasaan kepresidenannya sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah akan menggulingkannya dari jabatannya. Proses perundingan di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung hingga 180 hari.

Jika Mahkamah kemudian memutuskan Yoon harus digulingkan dari jabatan presiden, Yoon akan menjadi presiden Korsel kedua yang berhasil dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.

Mosi pemakzulan Yoon diajukan setelah ia pengumuman darurat militer yang berlaku singkat pada 3 Desember.

Pihak oposisi menuduh Yoon melanggar konstitusi dan perundang-undangan dengan menyatakan darurat militer yang hanya bertahan selama 6 jam, karena dicabut oleh sang Presiden pada 4 Desember pagi, usai anggota Majelis Nasional sepakat menuntut pencabutan keputusan tersebut.

Pemakzulan parlemen terhadap Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada Sabtu memicu kekhawatiran atas kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara, karena mereka saat ini mengalami kekosongan kepemimpinan.

Sebelumnya pada hari tersebut, mosi pemakzulan terhadap Yoon atas pengumuman darurat militer yang gagal pada 3 Desember disahkan di Majelis Nasional, yang menangguhkan kekuasaan kepresidenannya, termasuk kendalinya atas militer sebagai panglima tertinggi.

Kekuasaan Yoon akan diserahkan kepada penjabat presiden - Perdana Menteri Han Duck-soo - untuk kali pertama sejak 2016 ketika Presiden Park Geun-hye dimakzulkan.

Karena militer sekarang akan dipimpin oleh seorang penjabat presiden dan penjabat menteri pertahanan, kekhawatiran muncul bahwa Korut kemungkinan melihat situasi tersebut sebagai kekosongan kepemimpinan militer dan melakukan tindakan provokatif untuk meningkatkan ketegangan.

Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho saat ini menjabat sebagai penjabat kepala pertahanan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian ditangkap atas perannya dalam penerapan darurat militer yang berlangsung singkat.

Situasinya semakin rumit dengan adanya masa transisi dalam kepemimpinan militer AS di Korsel, dengan Jenderal Paul LaCamera, komandan Pasukan AS di Korea, akan digantikan oleh penggantinya Jenderal Xavier Brunson minggu depan.

Sejumlah komandan tinggi Korsel juga telah diskors dari tugas mereka atas dugaan peran mereka dalam penerapan darurat militer, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terhadap kesiapan pertahanan negara tersebut.

Hingga Kamis (12/12/2024), enam jenderal telah diskors dari tugas mereka, termasuk kepala Angkatan Darat, Komando Pertahanan Ibu Kota, dan Komando Perang Khusus.

Meskipun terdapat kekosongan kepemimpinan di beberapa unit utama, militer menyatakan tidak ada masalah dengan kesiapan mereka secara keseluruhan.

Pada Jumat, Kepala Staf Gabungan mengatakan sebagian besar komandan yang diskors memimpin unit yang sebagian besar bertugas dalam kontraterorisme, dan tidak terkait dengan pasukan garis depan yang akan langsung menghadapi pasukan Korut dalam suatu kontingensi.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesiapan, penjabat menteri Kim mengadakan pembicaraan melalui video dengan LaCamera pada Kamis sebagai bentuk solidaritas antara sekutu.

Selama pembicaraan tersebut, LaCamera memberi tahu Kim bahwa pasukannya tetap siap untuk merespons ancaman eksternal, dan berjanji untuk bekerja guna memitigasi segala risiko terhadap rencana aktivitas latihan gabungan kedua pihak.

Dengan pemakzulan Yoon, Kim kemungkinan akan mengadakan pembicaraan dengan LaCamera lagi untuk menegaskan kembali kesatuan aliansi bahkan dalam menghadapi gejolak politik dalam negeri.

Kim juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan para komandan militer tertinggi untuk memeriksa kesiapan pasukan guna melawan ancaman Korut.

Setelah pemakzulan Park dan Presiden Roh Moo-hyun pada 2004, militer Korsel segera mengadakan pertemuan para komandan tinggi serta perundingan dengan pejabat militer senior AS.

Sejak diberlakukannya darurat militer, militer Korsel belum mendeteksi tanda-tanda aneh apa pun dari aktivitas militer Korut.

Namun, diperkirakan akan ada lebih banyak aset pengintaian yang dikerahkan guna memantau Korut di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut bahwa Pyongyang dapat mencoba memanfaatkan situasi politik dengan aktivitas militer.