Esposin, SRAGEN – Polemik dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) usai Musyawarah Nasional (Munas) 2024 menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Sragen. Komisi IV DPRD Sragen berharap perpecahan yang terjadi di tingkat pusat tidak menjalar ke PMI Kabupaten Sragen. Mereka menekankan pentingnya agar PMI tetap fokus pada pelayanan kemanusiaan tanpa dipengaruhi politik.

Polemik dualisme ini dimulai setelah Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 melalui aklamasi pada Munas ke-22 PMI pada 7 Desember 2024. Namun, Agung Laksono juga mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum melalui Munas tandingan, karena ia menilai ada kejanggalan dalam Munas yang memenangkan Jusuf Kalla.

Komisi IV DPRD Sragen Berharap Musda Tidak Terpecah

Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Pujono Elli Bayu Efendi, mengungkapkan kekhawatirannya agar perpecahan serupa tidak terjadi pada Musyawarah Daerah (Musda) PMI Kabupaten Sragen yang dijadwalkan pada Januari 2025.

“Kami mengantisipasi agar PMI Sragen tetap satu dan tidak terpecah seperti yang terjadi di pusat,” ujar Bayu saat diwawancarai media pada Jumat (13/12/2024).

Bayu menekankan pentingnya transparansi dalam kepemimpinan PMI di daerah agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Mengingat sebagian besar operasional PMI dibiayai dari swadaya masyarakat, ia berharap Musda menghasilkan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Akan kami lihat seperti apa PMI nanti. Yang memiliki hak pilih adalah pengurus, relawan, dan pegawai menurut pemahaman kami. Kami berharap PMI Sragen dipimpin oleh orang yang memihak rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi,” harap Bayu.

PMI Sragen Tetap Fokus pada Pelayanan di Daerah

Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti Munas PMI yang sah secara hukum. Ia menambahkan bahwa polemik yang terjadi di tingkat pusat tidak mempengaruhi operasional PMI di tingkat kabupaten.

“PMI Sragen hanya mengikuti Munas yang legal. Bagi kami, yang terpenting adalah pelayanan kemanusiaan di daerah tetap berjalan dengan lancar,” ungkap Darmawan saat dihubungi media pada Jumat (13/12/2024).

Darmawan juga mengungkapkan bahwa jadwal Musda masih menunggu audiensi dengan Bupati Sragen. Rencananya, Musda akan dilaksanakan pada Januari 2025, meski tanggal pasti masih menunggu persetujuan dari Bupati.

“Kami rencana pada bulan Januari, tapi tanggal pastinya masih menunggu audiensi dengan Bupati,” pungkas Darmawan.