Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat mengeklaim Korea Utara menyusupkan warga mereka ke perusahaan-perusahaan di AS, untuk mencuri informasi rahasia yang kemudian digunakan untuk pemerasan.

Uang hasil peras tersebut diduga dipakai untuk membiayai program persenjataan Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan sekitar 130 pekerja asal Korea Utara bekerja di perusahaan teknologi informasi (IT) dan nirlaba AS dari 2017 hingga 2023. Mereka setidaknya telah meraup $88 juta (sekitar Rp1,4 triliun) yang digunakan Korut untuk membiayai senjata pemusnah massal.

Perwakilan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York belum memberikan komentar mengenai hal ini.

Kemlu AS sementara itu sedang mencari informasi dari dua perusahaan Korut yang dijatuhi sanksi, yakni Yanbian Silverstar Network Technology dan Volasys Silverstar. Dua perusahaan yang masing-masing berbasis di China dan Rusia tersebut dikatakan menangani para pekerja.

Kementerian Kehakiman AS secara terpisah juga mengumumkan dakwaan terhadap 14 warga Korea Utara yang dituduh bekerja di perusahaan-perusahaan AS menggunakan identitas palsu.

Para pekerja diduga beroperasi dari luar AS untuk mencuri informasi sensitif perusahaan, salah satunya kode sumber komputer milik perusahaan, dan mengancam akan membocorkannya kecuali jika perusahaan membayar tebusan.

Ke-14 orang tersebut kini didakwa dengan sejumlah tuduhan di antaranya penipuan daring, pencucian uang, dan pencurian identitas.

"Untuk mendukung rezimnya yang brutal, pemerintah Korea Utara mengarahkan pekerja IT untuk mendapatkan pekerjaan melalui penipuan, mencuri informasi sensitif dari perusahaan-perusahaan AS, dan menyedot uang kembali ke Korut," kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.

Sebagian besar terdakwa diyakini berada di Korea Utara. Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri AS menawarkan hadiah $5 juta (sekitar Rp80 miliar) bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi mengenai para tersangka.

Seorang pembelot Korea Utara yang ahli di bidang IT pernah mengaku kepada Reuters pada November 2023 bahwa di Korut, ia akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan dan membuat profil media sosial palsu untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan.

(blq/dna)

[Gambas:Video CNN]