Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian ESDM memastikan tidak ada pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi atau 3 Kg, meski kuota tahun ini jebol melebihi batas yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian LPG 3 Kg.

"Enggak, tidak. Terhadap LPG, kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan," kata Dadan dalam acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).

Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota LPG 3 Kg sebesar 8,03 juta ton. Namun, ternyata pemakaiannya sudah mencapai 103 persen atau lebih 3 persen dari target.

Dadan menyebutkan kuota LPG 3 Kg yang jebol ini masih lebih rendah dari pada pertumbuhan konsumsinya yang mencapai 4,5 persen di tahun ini. Dengan kondisi tersebut, ia mengklaim penyaluran LPG subsidi sudah makin tepat sasaran.

"Angka 3 persen ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5 persen. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran," jelasnya.

Sementara, untuk tahun depan pemerintah memperkirakan kebutuhan LPG 3 Kg mencapai 8,17 juta metrik ton yang dituangkan dalam RAPBN 2025. Naik dibandingkan tahun ini yang sebesar 8,03 juta metrik ton.

(ldy/sfr)