ERA.id - Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen. Pengurangan ini untuk mendukung Program Pemulihan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi.

Mengutip vietnam-briefing, Majelis Nasional ke-15 mengasahkan Resolusi Sidang ke-8, yang menetapkan pengurangan PPN untuk kelompok barang dan jasa yang ditentukan. Pengurangan PPN ini akan berlaku mulai dari impor, manufakur, pemrosesan, dan perdagangan untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

Namun pengurangan PPN ini tidak berlaku untuk barang dan jasa yang tidak memenuhi sayrat, seperti telekomunikasi, teknologi informasi, asuransi, real estat, layanan keuangan dan perbankan, sekuritas,  minyak bumi olahan, produksi logam, bahan kimia dan produk kimia, pertambangan serta barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Selain itu, keputusan ini telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2 persen atas barang dan jasa yang dikenakan pajak sebesar 10 persen PPN, dengan pengecualian tertentu. Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2 persen, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.

Sementara itu, bagi perusahaan yang menggunakan metode pengurangan PPN harus mencantumkan '8 persen' sebagai tarif PPN pada faktur untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk tarif yang dikurangi. Hal ini lantaran dalam kasus barang atau jasa dikenakan tarif PPN yang berbeda, setiap tarif harus dinyatakan dengan jelas pada faktur.

Apabila penjual menerbitkan faktur PPN untuk barang atau jasa yang memenuhi syarat pada tarif PPN normal tanpa menerapkan pengurangan 2 persen, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penagihan dan menyesuaikan PPN keluaran dan PPN masukan sebagaimana mestinya.

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2 persen telah terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam.

Pemotongan ini telah mendorong konsumsi domestik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama dan gangguan dalam rantai pasokan global.

Menurut pengamat pasar, pengurangan PPN secara langsung berkontribusi pada stabilisasi produksi dan aktivitas bisnis, yang pada gilirannya telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.

Dengan menurunkan biaya produksi, bisnis telah mampu menawarkan harga yang kompetitif, sehingga semakin merangsang belanja konsumen. Kebijakan ini khususnya bermanfaat bagi sektor-sektor seperti ritel, otomotif, dan manufaktur.

Meski demikian, pemotongan pajak terbaru diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (Rp16 triliun) saat diterapkan pertama tahun 2025.

Oleh karena itu, dalam resolusi tersebut, Majelis Nasional menugaskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada tahun 2025.