Esposin, SOLO -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau FPDIP DPRD Solo mengaku lega dan bersyukur pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 telah selesai. FPDIP juga menyebut RAPBD tersebut sudah pro rakyat dengan mengakomodasi sejumlah usulan dan aspirasi warga.

RAPBD Solo 2025 telah disetujui bersama eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Solo, Kamis (12/12/2024). Sekretaris FPDIP DPRD Solo, Suharsono, mengatakan ada sejumlah aspirasi warga yang masuk RAPBD Solo 2025.

"Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan APBD 2005 berhasil memperjuangkan yang jadi aspirasi masyarakat saat sambang warga," ujar dia kepada Espos, Kamis.

Suharsono mencontohkan aspirasi warga yang diakomodasi dalam RAPBD Solo 2025 di antaranya kenaikan operasional RT/RW, dan PKK dari tingkat RT, PKK tingkat RW, PKK tingkat kelurahan serta PKK kota.

Menurut dia, peningkatan dana operasional tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Ada juga program Posyandu Integrasi Layanan Premium. Posyandu ini yaitu Posyandu untuk anak balita, remaja, dan orang lanjut usia (lansia).

Dana operasional setiap Posyandu itu dulu Rp4 juta pun dinaikkan menjadi Rp16,5 juta. Kenaikan dana operasional itu diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan di Posyandu tersebut.

"Posyandu anak balita, remaja dan orang lansia yang dulu masing-masing Rp4 juta, sekarang naik menjadi Rp16,5 juta," ungkap dia. Suharsono juga mengungkapkan adanya anggaran untuk penambahan fasilitas taman-taman cerdas.

"Untuk beberapa taman cerdas juga ditambah fasilitas secara maksimal. Taman-taman untuk menaikkan capaian ruang terbuka hijau juga terus dibangun," beber dia.

Yang juga penting, menurut Suharsono, yakni adanya alokasi anggaran Rp58 miliar untuk premi penerima bantuan iuran atau PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta pemeliharaan jalan kampung dan dana hibah untuk masyarakat yang nilainya hingga Rp19 miliar.

"Fraksi PDIP, alokasi untuk TKPK yang beralih ke outsourcing, juga TKPK yang harus dipertahankan, termasuk dana monitoring investasi di DPMPTSP senilai Rp500 juta yang dihentikan pemerintah pusat, kami anggarkan," urai dia.

Suharsono menyatakan FPDIP terus mengawal anggaran-anggaran yang pro rakyat. "PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu akan terus mengawal anggaran pro rakyat, juga mengkritisi anggaran-anggaran yang tidak efesien dan tidak produktif," tandas dia.

Sebagai apresiasi dan stimulan untuk peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN), menurut dia, dialokasikan anggaran yang besar untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).