Esposin, SOLO -- Kalangan legislator DPRD Solo berharap tetap mendapatkan gaji pada enam bulan atau semester I 2025 menyusul telah selesainya pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 yang dikebut maraton selama kurang lebih 17 jam mulai Selasa (10/12/2024) pukul 10.00 WIB hingga Rabu (11/12/2024) sekira pukul 03.20 WIB.

Sebelumnya, DPRD dan kepala daerah Solo terancam tidak gajian selama enam bulan pertama 2025 lantaran gagal menyelesaikan dan menyetujui bersama RAPBD 2025 sesuai tenggat waktu yang ditentukan yaitu sebulan sebelum tahun anggaran berjalan atau 30 November 2024.

Setelah kegagalan itu, DPRD dan Pemkot Solo kemudian berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mendapat informasi tetap bisa membahas RAPDB sampai akhir Desember 2024. Namun dalam konsultasi itu belum ada kepastian apakah sanksi tidak gajian enam bulan tetap dikenakan atau tidak.

Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, mengatakan RAPBD Solo 2025 yang telah disetujui bersama eksekutif dan legislatif akan dimintakan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng). "Besok [Kamis, 12/12/2024] paripurna, lalu kami kirim Pemprov untuk evaluasi Gubernur," ujar dia, Rabu.

Lebih lanjut, Daryono berharap tidak ada konsekuensi negatif berupa tidak dicairkannya gaji para legislator dan kepala daerah atas mundurnya pembahasan RAPBD 2025 tersebut. Sebab, menurut dia, sejumlah pimpinan legislator Solo sudah konsultasi ke Kemendagri.

"Kami masih menunggu. Semoga sebagaimana hasil konsultasi ke Kemendagri lalu mencoba memenuhi deadline yang diberikan Kemendagri, semoga bisa tetap berjalan normal semua. Tidak ada sanksi dari Kemendagri maupun Pemprov Jateng," kata dia.

Ihwal postur RAPBD Solo 2025, menurut Daryono, masih merupakan APBD transisi. Artinya tidak banyak perubahan atau perbedaan dibanding APBD Solo 2024. "Saya katakan ini APBD transisi, tidak ada perubahan signifikan dari yang tahun 2024 atau berjalan," terang dia.

Sementara disinggung waktu pembahasan RAPBD Solo 2025 yang sangat pendek yaitu sekira 17,5 jam, Daryono tidak memungkirinya. Tapi menurut dia kondisi itu terjadi karena mepetnya waktu.

"Ya itu kita sama-sama tahu kita dikejar oleh waktu kan," ungkap dia. Dengan kondisi yang ada, menurut Daryono, Banggar DPRD Solo berorientasi kepada efisiensi anggaran.

"Kalau mau peningkatan PAD, dengan komposisi baru malah jadi beban. Jadi kami lebih kepada efisiensi anggaran agar langsung menyasar kepada masyarakat," urai dia.