Esposin, SALATIGA – Perwakilan buruh yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Salatiga, akhirnya diberikan waktu untuk berdialog dan berdiskusi dengan Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani di ruang kerja Wali Kota Salatiga, setelah “berkaraoke” meminta kenaikan UMK di depan Gedung DPRD, Rabu (11/12/2024).

Dalam pertemuan itu buruh sepakat dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 6,5 persen. Sesuai dengan kebijakan secara nasional.

Meski begitu, ada catatan yang telah disepakati oleh Pj Wali Kota Salatiga dengan buruh terkait dengan pengupahan.

Salah seorang perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT SCI Salatiga, Gunawan mengatakan, dinamika yang terjadi dengan adanya permenaker dan putusan MK dan pembahasan dengan dewan pengupahan, pihaknya menyebut dari pengusaha belum siap.

“Maka kita terima untuk UPK kenaikan 6,5 persen, tapi ada sebuah perjanjian khusus dengan Pj Wali Kota bahwa mengakomodir tuntutan kita mengenai struktur skala upah (SUSU) yang didasari oleh inflasi,” kata Gunawan kepada Espos usai dialog dengan Pj Wali Kota Salatiga.

Dikatakan, nantinya butuh di Salatiga akan mendapatkan UMK dan tambahan dari struktur skala upah bagi buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Angkanya nantinya akan dirumuskan oleh dinas terkait sesuai dengan kenaikan inflasi yang terjadi di Kota Salatiga.

“Nantinya kita akan kawal kesepakatan itu. Nanti jika ada pernyataan yang berubah kita akan lakukan aksi lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani membenarkan bahwa hasil pertemuan dengan buruh disepakati kenaikan UMK tetap diangka 6,5 persen. Dari sebelumnya buruh menuntut sebesar 10 persen. Pihaknya juga meminta buruh tidak melihat gaji dari upah saja.

“Kenaikan melebihi UMK itu menjadi domain masing-masing perusahaan, sesuai kemampuan perusahaan. Tapi jangan lihat dari upah saja. Tapi lihat juga take home pay yang mereka terima, dan juga fasilitas jaminan sosial dari perusahaan yang mereka terima,” kata Yasip.